RDP denga Bulog, DPRD Sulsel Temukan Harga Gabah dan Beras Mahal di Masyarakat
Tim SINDOmakassar
Rabu, 06 Agustus 2025 - 22:01 WIB
Komisi B DPRD Sulsel menggelar RDP dengan Bulog Sulselbar, Satgas Pangan, Badan Pusat Statistik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Perpadi Sulsel, Rabu (06/08/2025). Foto: IST
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Bulog Sulselbar, Satgas Pangan, Badan Pusat Statistik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Perpadi Sulsel, Rabu (06/08/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait kenaikan harga gabah dan beras.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati mengatakan pertemuan ini digelar setelah pihaknya melakukan reses dan mendengar langsung keluhan dari konstituen.
“Sulsel ini surplus beras, tapi harga justru naik. Saat reses, kami mendengar langsung keluhan petani dan masyarakat. Oleh karena itu, kami perlu memanggil Bulog, Satgas Pangan, dan OPD terkait untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Andi Irma.
Menurutnya, sejumlah faktor berkontribusi pada kenaikan harga, termasuk fluktuasi harga gabah di tingkat petani dan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET).
Meski begitu, pihak Bulog dan Satgas Pangan menegaskan telah melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk menekan lonjakan harga.
Komisi B DPRD Sulsel merekomendasikan agar pemerintah daerah menambah dukungan anggaran bagi OPD, khususnya dinas perdagangan, untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan harga di lapangan.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait kenaikan harga gabah dan beras.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati mengatakan pertemuan ini digelar setelah pihaknya melakukan reses dan mendengar langsung keluhan dari konstituen.
“Sulsel ini surplus beras, tapi harga justru naik. Saat reses, kami mendengar langsung keluhan petani dan masyarakat. Oleh karena itu, kami perlu memanggil Bulog, Satgas Pangan, dan OPD terkait untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Andi Irma.
Menurutnya, sejumlah faktor berkontribusi pada kenaikan harga, termasuk fluktuasi harga gabah di tingkat petani dan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET).
Meski begitu, pihak Bulog dan Satgas Pangan menegaskan telah melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk menekan lonjakan harga.
Komisi B DPRD Sulsel merekomendasikan agar pemerintah daerah menambah dukungan anggaran bagi OPD, khususnya dinas perdagangan, untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan harga di lapangan.