RDP denga Bulog, DPRD Sulsel Temukan Harga Gabah dan Beras Mahal di Masyarakat

MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Bulog Sulselbar, Satgas Pangan, Badan Pusat Statistik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Perpadi Sulsel, Rabu (06/08/2025).

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait kenaikan harga gabah dan beras.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati mengatakan pertemuan ini digelar setelah pihaknya melakukan reses dan mendengar langsung keluhan dari konstituen.

“Sulsel ini surplus beras, tapi harga justru naik. Saat reses, kami mendengar langsung keluhan petani dan masyarakat. Oleh karena itu, kami perlu memanggil Bulog, Satgas Pangan, dan OPD terkait untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Andi Irma.

Menurutnya, sejumlah faktor berkontribusi pada kenaikan harga, termasuk fluktuasi harga gabah di tingkat petani dan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET).

Meski begitu, pihak Bulog dan Satgas Pangan menegaskan telah melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk menekan lonjakan harga.

Komisi B DPRD Sulsel merekomendasikan agar pemerintah daerah menambah dukungan anggaran bagi OPD, khususnya dinas perdagangan, untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan harga di lapangan.

“Pengawasan di lapangan sering terkendala anggaran operasional. Kami minta Pemprov memberi perhatian lebih agar OPD bisa bergerak cepat memantau harga,” tegas Andi Irma.

Untuk itu, Komisi B DPRD Sulsel meminta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Anggota DPRD Sulsel, Suriadi Bohari, menambahkan bahwa RDPU ini telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Ia menegaskan tujuan utama pertemuan adalah mencari solusi agar harga beras tetap stabil.

“Kami ingin tahu apa yang menyebabkan harga beras naik sehingga menimbulkan keresahan. Sekarang harga mulai turun karena panen dan penyaluran beras program pemerintah. Namun, langkah antisipasi ke depan tetap diperlukan,” kata Suriadi.

Kepala Bulog Wilayah Sulselbar, Fahrurozi mengungkapkan bahwa stok beras yang tersedia saat ini sangat mencukupi. Hingga awal Agustus 2025, pihaknya menguasai stok sebanyak 505 ribu ton.

“Stok ini bisa mencukupi untuk kebutuhan konsumsi rutin, bantuan pangan, dan stabilisasi harga hingga 50 bulan ke depan, atau lebih dari tiga sampai empat tahun,” terangnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa beras merupakan komoditas yang mudah rusak (perishable), sehingga diperlukan penanganan dan penyimpanan yang baik.

“Kalau disimpan dalam kondisi optimal, beras bisa bertahan hingga dua tahun. Tapi kalau suhu dan kelembapan tidak dijaga, dalam enam bulan saja kualitasnya sudah bisa menurun,” ungkapnya.