Tim Hukum UH Respon Laporan PDAM Makassar Soal Tudingan Sebar Hoaks di Grup WA
Tim SINDOmakassar
Selasa, 26 Agustus 2025 - 13:34 WIB
Ilustrasi dugaan sebar hoax di WhatsApp. Sumber: ChatGPT
Tim Pendampingan Hukum Akun WhatsApp Umar Hankam, Syamsul Bahri Majaga menanggapi laporan Legal Konsultan PDAM Kota Makassar ke Mapolrestabes Makassar yang dimasukkan beberapa waktu lalu.
Syamsul mengatakan laporan Legal Konsultan PDAM Makassar perlu melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan tudingan menyebarkan kabar hoaks dan pencemaran nama baik.
Putusan MK 115/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks hanya dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang siber.
Kemudian, MK membatasi delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menyatakan hanya "seseorang" yang dapat menjadi korban.
Dan putusan MK 105/2024 menegaskan bahwa lembaga negara, korporasi, atau kelompok tidak bisa menjadi korban.
"Berlandaskan dua keputusan MK itu sangat jelas. Klien kami yang dituding telah melakukan kabar hoaks di grup Whatsapp tidak dapat diadukan ke aparat penegak hukum," kata Syamsul.
Sebelumnya, Legal Konsultan PDAM Makassar melaporkan akun WA Umar Hankam ke polisi karena diduga menyebarkan hoax terkait surat izin wajib bayar Rp10 ribu ke grup WhatsApp Forum Pilgub dan Pilkada. Gambar diduga hasil tangkapan layar itu disertai keterangan seolah-olah pegawai PDAM Makassar harus membayar Rp10 ribu jika ingin membuat surat izin.
Syamsul mengatakan laporan Legal Konsultan PDAM Makassar perlu melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan tudingan menyebarkan kabar hoaks dan pencemaran nama baik.
Putusan MK 115/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks hanya dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang siber.
Kemudian, MK membatasi delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menyatakan hanya "seseorang" yang dapat menjadi korban.
Dan putusan MK 105/2024 menegaskan bahwa lembaga negara, korporasi, atau kelompok tidak bisa menjadi korban.
"Berlandaskan dua keputusan MK itu sangat jelas. Klien kami yang dituding telah melakukan kabar hoaks di grup Whatsapp tidak dapat diadukan ke aparat penegak hukum," kata Syamsul.
Sebelumnya, Legal Konsultan PDAM Makassar melaporkan akun WA Umar Hankam ke polisi karena diduga menyebarkan hoax terkait surat izin wajib bayar Rp10 ribu ke grup WhatsApp Forum Pilgub dan Pilkada. Gambar diduga hasil tangkapan layar itu disertai keterangan seolah-olah pegawai PDAM Makassar harus membayar Rp10 ribu jika ingin membuat surat izin.