DPRD Sulsel Kritisi Rencana Mobil Rp600 Juta Disdukcapil, Mending Perbanyak Blanko KTP
Ahmad Muhaimin
Kamis, 11 September 2025 - 19:15 WIB
Rapat digelar Bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Kamis (11/09/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel menyoroti pengadaan mobil perekaman KTP-el saat pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2025. Rapat digelar Bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Kamis (11/09/2025).
Kadis Dukcapil Sulsel, Iqbal Suhaeb mengatakan bahwa pengadaan mobil guna untuk membantu kabupaten kota dalam perekaman KTP.
Mobil tersebut rencananya kan dipinjamkan kepada kabupaten/kota yang kurang peralatannya. Apalagi sejak 2020, tidak ada lagi bantuan dari APBN ke dukcapil padahal banyak peralatan yang rusak.
Anggota Banggar DPRD Sulsel, Rusli Sunali menilai pengadaan mobil perekaman bukan kendala utama yang ada di kabupaten kota. Menurutnya persoalan yang paling banyak ditemui justru seringnya kekurangan blanko KTP.
"Yang paling penting yang harus dipikirkan oleh dukcapil ini adalah blanko karena ini kendala utamanya di kabupaten. Jadi jauh lebih bagus kalau provinsi membantu itu, karena ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.
Rusli menuturkan, kekurangan blanko KTP merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat ia turun ke dapil. Makanya, ia mendorong agar Dukcapil lebih baik menganggarkan pengadaan blanko, ketimbang mobil perekaman.
"Karena kami pernah tanyakan ke pusat, apakah boleh (pemerintah) provinsi anggarkan pengadaan blanko dan dibolehkan. Sehingga ini yang perlu jadi prioritas, tapi kalau mobil tujuan untuk memudahkan perekaman mobil bukan faktor kendala utama," jelasnya.
Kadis Dukcapil Sulsel, Iqbal Suhaeb mengatakan bahwa pengadaan mobil guna untuk membantu kabupaten kota dalam perekaman KTP.
Mobil tersebut rencananya kan dipinjamkan kepada kabupaten/kota yang kurang peralatannya. Apalagi sejak 2020, tidak ada lagi bantuan dari APBN ke dukcapil padahal banyak peralatan yang rusak.
Anggota Banggar DPRD Sulsel, Rusli Sunali menilai pengadaan mobil perekaman bukan kendala utama yang ada di kabupaten kota. Menurutnya persoalan yang paling banyak ditemui justru seringnya kekurangan blanko KTP.
"Yang paling penting yang harus dipikirkan oleh dukcapil ini adalah blanko karena ini kendala utamanya di kabupaten. Jadi jauh lebih bagus kalau provinsi membantu itu, karena ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.
Rusli menuturkan, kekurangan blanko KTP merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat ia turun ke dapil. Makanya, ia mendorong agar Dukcapil lebih baik menganggarkan pengadaan blanko, ketimbang mobil perekaman.
"Karena kami pernah tanyakan ke pusat, apakah boleh (pemerintah) provinsi anggarkan pengadaan blanko dan dibolehkan. Sehingga ini yang perlu jadi prioritas, tapi kalau mobil tujuan untuk memudahkan perekaman mobil bukan faktor kendala utama," jelasnya.