Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower
Ahmad Muhaimin
Selasa, 16 September 2025 - 10:40 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulsel pasca-dibakar. Foto: Humas DPRD Sulsel
Kementerian Pekerjaan Umum(PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulsel pasca-dibakar saat aksi demonstrasi anarkis beberapa waktu lalu.
Kunjungan dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana bersama rombongan. Ia didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, wakil ketua, serta anggota dewan pada Selasa (16/09/2025).
Dalam kunjungannya, Dewi menegaskan bahwa Kementerian PU siap melakukan rehabilitasi gedung yang mengalami kerusakan ringan agar dapat difungsikan kembali pada akhir 2025. Gedung yang dimaksud ialah tower tempat komisi.
“Hitungan secara kasar bagi bangunan yang mengalami rusak ringan atau sedang sekitar Rp99 miliar. Kami harapkan pada Desember 2025 gedung yang rusak ringan sudah bisa digunakan untuk berkantor," ujarnya.
Sementara itu, dua bangunan yang mengalami rusak berat yakni gedung sekretariat dan gedung utama, baru diproyeksikan rampung Desember 2026.
“Soal anggarannya belum bisa dipastikan sebab masih dalam proses perhitungan. Kami harus menghitung dulu karena bangun ulang, apalagi ini dibangun sejak tahun 1978,” jelas Dewi.
Selain itu, Gedung Sekretariat DPRD yang berada di bagian belakang dinilai perlu dibangun baru. Menurut Dewi, kapasitas gedung sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan ruang bagi 85 anggota dewan.
Kunjungan dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana bersama rombongan. Ia didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, wakil ketua, serta anggota dewan pada Selasa (16/09/2025).
Dalam kunjungannya, Dewi menegaskan bahwa Kementerian PU siap melakukan rehabilitasi gedung yang mengalami kerusakan ringan agar dapat difungsikan kembali pada akhir 2025. Gedung yang dimaksud ialah tower tempat komisi.
“Hitungan secara kasar bagi bangunan yang mengalami rusak ringan atau sedang sekitar Rp99 miliar. Kami harapkan pada Desember 2025 gedung yang rusak ringan sudah bisa digunakan untuk berkantor," ujarnya.
Sementara itu, dua bangunan yang mengalami rusak berat yakni gedung sekretariat dan gedung utama, baru diproyeksikan rampung Desember 2026.
“Soal anggarannya belum bisa dipastikan sebab masih dalam proses perhitungan. Kami harus menghitung dulu karena bangun ulang, apalagi ini dibangun sejak tahun 1978,” jelas Dewi.
Selain itu, Gedung Sekretariat DPRD yang berada di bagian belakang dinilai perlu dibangun baru. Menurut Dewi, kapasitas gedung sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan ruang bagi 85 anggota dewan.