Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower

MAKASSAR - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulsel pasca-dibakar saat aksi demonstrasi anarkis beberapa waktu lalu.

Kunjungan dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana bersama rombongan. Ia didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, wakil ketua, serta anggota dewan pada Selasa (16/09/2025).

Dalam kunjungannya, Dewi menegaskan bahwa Kementerian PU siap melakukan rehabilitasi gedung yang mengalami kerusakan ringan agar dapat difungsikan kembali pada akhir 2025. Gedung yang dimaksud ialah tower tempat komisi.

“Hitungan secara kasar bagi bangunan yang mengalami rusak ringan atau sedang sekitar Rp99 miliar. Kami harapkan pada Desember 2025 gedung yang rusak ringan sudah bisa digunakan untuk berkantor," ujarnya.

Sementara itu, dua bangunan yang mengalami rusak berat yakni gedung sekretariat dan gedung utama, baru diproyeksikan rampung Desember 2026.

“Soal anggarannya belum bisa dipastikan sebab masih dalam proses perhitungan. Kami harus menghitung dulu karena bangun ulang, apalagi ini dibangun sejak tahun 1978,” jelas Dewi.

Selain itu, Gedung Sekretariat DPRD yang berada di bagian belakang dinilai perlu dibangun baru. Menurut Dewi, kapasitas gedung sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan ruang bagi 85 anggota dewan.

“Kami juga akan mengakomodasi penambahan ruangan sesuai kebutuhan fraksi dan sekretariat. Perbaikan nantinya juga akan memperhatikan struktur bangunan sesuai standar ketahanan gempa serta aturan bangunan gedung yang berlaku,” tambahnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi atau yang akrab disapa Cicu, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Kementerian PU dalam menangani pemulihan gedung parlemen Sulsel.

“Ini bentuk kesyukuran bagi kami, karena kementerian langsung turun mengecek apa yang dibutuhkan. Secara kasat mata sudah terlihat gambaran kebutuhan perbaikan. Hal-hal teknis seperti asuransi nantinya bisa digunakan untuk interior, mebel, dan perlengkapan lainnya agar anggarannya lebih tepat sasaran,” kata Cicu.

Ia menambahkan, aspek keselamatan bangunan seperti jalur evakuasi dan standar ketahanan gempa juga akan menjadi bagian dari perencanaan perbaikan. Sementara urusan administratif dan klaim asuransi akan ditangani oleh Sekretariat DPRD Sulsel.