home sulsel

Pemkab Gowa Bakal Jadikan Semua Puskesmas Sebagai BLUD

Minggu, 21 September 2025 - 15:57 WIB
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin saat berada di Puskesmas Tamalate Makassar. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melakukan kunjungan ke Puskesmas Tamalate, Kota Makassar, Jumat (19/9). Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit layanan kesehatan.

Rombongan Pemkab Gowa dipimpin Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Kepala Dinas Kesehatan, drg Abd Haris Usman beserta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gowa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gowa menyampaikan kehadirannya bersama rombongan merupakan langkah konkret untuk melakukan transformasi layanan kesehatan di Kabupaten Gowa. Dirinya menegaskan, kunjungan ini bertujuan menggali secara langsung praktik baik yang telah dijalankan oleh Puskesmas Tamalate sebagai BLUD yang telah mapan.

"Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi belajar dan membawa pulang solusi. Di Gowa, kami akui masih banyak Puskesmas yang belum berstatus BLUD. Ini yang harus kita benahi bersama," ujar Darmawangsyah.

Ia juga menambahkan bahwa enam bulan pertama bersama Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menjadi masa evaluasi dan pencocokan arah program. Salah satu fokus utama adalah memperkuat layanan dasar masyarakat, terutama bidang kesehatan, yang menjadi kebutuhan paling mendasar.

"Pelayanan kesehatan di Gowa punya potensi besar, tapi ada hal-hal yang masih harus kita sempurnakan. Maka dari itu, kami ingin belajar tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan, tata kelola, serta perencanaan anggaran di Puskesmas Tamalate bisa membuat layanan kesehatan mereka lebih cepat, tepat dan responsif," tambahnya.

Lebih dari itu, studi tiru ini merupakan upaya awal dalam proses menjadikan seluruh Puskesmas dan rumah sakit daerah di Gowa menjadi BLUD, sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Dengan menjadi BLUD, unit layanan kesehatan tidak lagi terhambat oleh prosedur birokrasi panjang dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti pembelian obat, perbaikan fasilitas, maupun peningkatan kesejahteraan tenaga medis.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya