Paripurna DPRD Sulsel, Pemprov Target PAD Rp10,99 Triliun
Tim SINDOmakassar
Senin, 06 Oktober 2025 - 19:45 WIB
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna tentang penjelasan Gubernur Sulsel terhadap pengajuan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2026 di Kantor Dinas BMBK Sulsel, Senin (6/10/2025). Foto: IST
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna tentang penjelasan Gubernur Sulsel terhadap pengajuan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Senin (6/10/2025).
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi memimpin langsung rapat paripurna ini. Hadir lengkap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pemprov Sulsel menetapkan enam arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Diantaranya pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan inovasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis yang berkeadilan antarwilayah, penguatan ketahanan pangan dan energi daerah, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Andi Sudirman menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Seiring dengan perkembangan yang kita rasakan saat ini, tuntutan kebutuhan pelayanan di berbagai sektor semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya finansial yang memadai,” katanya.
Target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp10,99 triliun lebih yang bersumber dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,76 triliun lebih, pendapatan dana transfer sebesar Rp5,22 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,99 miliar lebih.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi memimpin langsung rapat paripurna ini. Hadir lengkap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pemprov Sulsel menetapkan enam arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Diantaranya pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan inovasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis yang berkeadilan antarwilayah, penguatan ketahanan pangan dan energi daerah, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Andi Sudirman menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Seiring dengan perkembangan yang kita rasakan saat ini, tuntutan kebutuhan pelayanan di berbagai sektor semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya finansial yang memadai,” katanya.
Target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp10,99 triliun lebih yang bersumber dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,76 triliun lebih, pendapatan dana transfer sebesar Rp5,22 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,99 miliar lebih.