Sempat Diwarnai Interupsi, Sekda Wakili Gubernur Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulsel
Ahmad Muhaimin
Senin, 13 Oktober 2025 - 16:55 WIB
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2026, Senin (13/10/2025). Foto: Istimewa
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel itu dihadiri 53 anggota dewan dari total 85 orang.
Suasana rapat sempat diwarnai interupsi lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tidak hadir secara langsung, dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam agenda penting tersebut.
“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, karena ini merupakan tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” ujarnya.
Senada, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Andi Patarai Amir, menegaskan pentingnya kehadiran Gubernur dalam rapat tersebut.
“Kalau kita mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” katanya.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel itu dihadiri 53 anggota dewan dari total 85 orang.
Suasana rapat sempat diwarnai interupsi lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tidak hadir secara langsung, dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam agenda penting tersebut.
“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, karena ini merupakan tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” ujarnya.
Senada, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Andi Patarai Amir, menegaskan pentingnya kehadiran Gubernur dalam rapat tersebut.
“Kalau kita mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” katanya.