Sempat Diwarnai Interupsi, Sekda Wakili Gubernur Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulsel
Senin, 13 Okt 2025 16:55
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2026, Senin (13/10/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel itu dihadiri 53 anggota dewan dari total 85 orang.
Suasana rapat sempat diwarnai interupsi lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tidak hadir secara langsung, dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam agenda penting tersebut.
“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, karena ini merupakan tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” ujarnya.
Senada, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Andi Patarai Amir, menegaskan pentingnya kehadiran Gubernur dalam rapat tersebut.
“Kalau kita mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa Gubernur sedang mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Wakil Gubernur tengah bertugas di luar kota.
“Saya ditugasi untuk menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi,” ujar Jufri.
Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi DPRD Sulsel.
Jufri Rahman, membacakan jawaban Gubernur atas sejumlah pandangan fraksi menegaskan bahwa kebijakan belanja pemerintah provinsi pada APBD 2026 akan difokuskan pada pelayanan publik dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik atau penambahan aset.
“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami adalah manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar pembangunan fisik,” ujar Jufri dalam rapat.
Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Pembangunan ini dianggap sebagai pilar peningkatan pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan akan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan penggunaan teknologi tepat guna.
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing.
Pemprov telah menyalurkan alat dan mesin pertanian modern (alsintan) kepada kelompok tani untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional.
Pada sektor perikanan, dilakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, penyediaan bahan baku, serta pengembangan sistem logistik ikan berbasis digital.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan komitmen untuk menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD.
Pemerintah akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, efisiensi belanja, dan pengendalian defisit secara berkelanjutan.
Pemprov juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi aset, digitalisasi pajak, serta peningkatan peran BUMD.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 disebut disusun secara realistis dan berbasis data historis, bukan hanya optimisme fiskal.
Dalam bidang pendidikan, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp884,65 miliar untuk pengelolaan pendidikan, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah kabupaten/kota, serta perluasan akses internet bagi sekolah di wilayah pedalaman.
Sementara di sektor kesehatan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diperluas untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta normalisasi sungai di daerah rawan banjir, termasuk di Kota Siwa, Kabupaten Wajo.
Pemprov juga menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pelatihan, bantuan peralatan, sertifikasi halal, dan dukungan kemasan produk.
Program pengentasan kemiskinan akan diperkuat melalui bantuan sosial adaptif, jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta perlindungan lansia dan disabilitas.
Menutup jawabannya, Pemprov Sulsel menegaskan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makanan Bergizi Gratis.
Sulsel disebut menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 3.059 unit.
“Pemprov Sulawesi Selatan berkomitmen melaksanakan visi Sulsel Maju dan Berkarakter secara terukur, selaras dengan arah kebijakan nasional,” tutur Jufri.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang realistis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel itu dihadiri 53 anggota dewan dari total 85 orang.
Suasana rapat sempat diwarnai interupsi lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tidak hadir secara langsung, dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam agenda penting tersebut.
“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, karena ini merupakan tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” ujarnya.
Senada, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Andi Patarai Amir, menegaskan pentingnya kehadiran Gubernur dalam rapat tersebut.
“Kalau kita mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa Gubernur sedang mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Wakil Gubernur tengah bertugas di luar kota.
“Saya ditugasi untuk menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi,” ujar Jufri.
Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi DPRD Sulsel.
Jufri Rahman, membacakan jawaban Gubernur atas sejumlah pandangan fraksi menegaskan bahwa kebijakan belanja pemerintah provinsi pada APBD 2026 akan difokuskan pada pelayanan publik dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik atau penambahan aset.
“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami adalah manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar pembangunan fisik,” ujar Jufri dalam rapat.
Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Pembangunan ini dianggap sebagai pilar peningkatan pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan akan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan penggunaan teknologi tepat guna.
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing.
Pemprov telah menyalurkan alat dan mesin pertanian modern (alsintan) kepada kelompok tani untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional.
Pada sektor perikanan, dilakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, penyediaan bahan baku, serta pengembangan sistem logistik ikan berbasis digital.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan komitmen untuk menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD.
Pemerintah akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, efisiensi belanja, dan pengendalian defisit secara berkelanjutan.
Pemprov juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi aset, digitalisasi pajak, serta peningkatan peran BUMD.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 disebut disusun secara realistis dan berbasis data historis, bukan hanya optimisme fiskal.
Dalam bidang pendidikan, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp884,65 miliar untuk pengelolaan pendidikan, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah kabupaten/kota, serta perluasan akses internet bagi sekolah di wilayah pedalaman.
Sementara di sektor kesehatan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diperluas untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta normalisasi sungai di daerah rawan banjir, termasuk di Kota Siwa, Kabupaten Wajo.
Pemprov juga menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pelatihan, bantuan peralatan, sertifikasi halal, dan dukungan kemasan produk.
Program pengentasan kemiskinan akan diperkuat melalui bantuan sosial adaptif, jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta perlindungan lansia dan disabilitas.
Menutup jawabannya, Pemprov Sulsel menegaskan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makanan Bergizi Gratis.
Sulsel disebut menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 3.059 unit.
“Pemprov Sulawesi Selatan berkomitmen melaksanakan visi Sulsel Maju dan Berkarakter secara terukur, selaras dengan arah kebijakan nasional,” tutur Jufri.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang realistis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026