Sempat Diwarnai Interupsi, Sekda Wakili Gubernur Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulsel

MAKASSAR - DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel itu dihadiri 53 anggota dewan dari total 85 orang.

Suasana rapat sempat diwarnai interupsi lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tidak hadir secara langsung, dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam agenda penting tersebut.

“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, karena ini merupakan tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” ujarnya.

Senada, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Andi Patarai Amir, menegaskan pentingnya kehadiran Gubernur dalam rapat tersebut.

“Kalau kita mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa Gubernur sedang mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Wakil Gubernur tengah bertugas di luar kota.

“Saya ditugasi untuk menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi,” ujar Jufri.

Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi DPRD Sulsel.

Jufri Rahman, membacakan jawaban Gubernur atas sejumlah pandangan fraksi menegaskan bahwa kebijakan belanja pemerintah provinsi pada APBD 2026 akan difokuskan pada pelayanan publik dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik atau penambahan aset.

“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami adalah manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar pembangunan fisik,” ujar Jufri dalam rapat.

Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Pembangunan ini dianggap sebagai pilar peningkatan pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan akan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan penggunaan teknologi tepat guna.

Pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing.

Pemprov telah menyalurkan alat dan mesin pertanian modern (alsintan) kepada kelompok tani untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional.

Pada sektor perikanan, dilakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, penyediaan bahan baku, serta pengembangan sistem logistik ikan berbasis digital.

Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan komitmen untuk menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD.

Pemerintah akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, efisiensi belanja, dan pengendalian defisit secara berkelanjutan.

Pemprov juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi aset, digitalisasi pajak, serta peningkatan peran BUMD.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 disebut disusun secara realistis dan berbasis data historis, bukan hanya optimisme fiskal.

Dalam bidang pendidikan, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp884,65 miliar untuk pengelolaan pendidikan, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah kabupaten/kota, serta perluasan akses internet bagi sekolah di wilayah pedalaman.

Sementara di sektor kesehatan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diperluas untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta normalisasi sungai di daerah rawan banjir, termasuk di Kota Siwa, Kabupaten Wajo.

Pemprov juga menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pelatihan, bantuan peralatan, sertifikasi halal, dan dukungan kemasan produk.

Program pengentasan kemiskinan akan diperkuat melalui bantuan sosial adaptif, jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta perlindungan lansia dan disabilitas.

Menutup jawabannya, Pemprov Sulsel menegaskan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makanan Bergizi Gratis.

Sulsel disebut menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 3.059 unit.

“Pemprov Sulawesi Selatan berkomitmen melaksanakan visi Sulsel Maju dan Berkarakter secara terukur, selaras dengan arah kebijakan nasional,” tutur Jufri.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang realistis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.