DPRD Sulsel Fasilitasi Aspirasi Ratusan Tenaga Kesehatan Non-ASN dari Kabupaten/kota
Ahmad Muhaimin
Selasa, 14 Oktober 2025 - 19:21 WIB
DPRD Sulsel menggelar RDP bersama ratusan nakes non-ASN dari berbagai kabupaten/kota di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Makassar pada Selasa (14/10/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN dari berbagai kabupaten/kota di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Makassar pada Selasa (14/10/2025).
RDP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi; Ketua Komisi A, Andi Anwar Purnomo, dan dipimpin Wakil Ketua Komisi A, Mizar Roem.
Pertemuan membahas sejumlah isu penting, antara lain status kepegawaian, kesejahteraan, serta persoalan pemecatan dan tidak terdatanya sebagian tenaga non-ASN di pangkalan data BKN.
RDP ini juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, beberapa tenaga kesehatan menyampaikan langsung aspirasinya kepada para legislator Sulsel, serta perwakilan BKN Provinsi dan BKAD Pemprov Sulsel.
Salah satu nakes, Andi Astrini dari Kabupaten Luwu Utara, mengungkapkan keluhannya terkait pendataan yang dinilai tidak transparan.
"Aturannya jika sudah ikut tes CPNS, maka tidak bisa lagi tes PPPK. Tetapi ada juga tetap diluluskan ke tahap kedua. Sementara kami di Puskesmas yang berhubungan langsung masyarakat tidak diluluskan," keluh Andi Astrini di hadapan legislator.
RDP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi; Ketua Komisi A, Andi Anwar Purnomo, dan dipimpin Wakil Ketua Komisi A, Mizar Roem.
Pertemuan membahas sejumlah isu penting, antara lain status kepegawaian, kesejahteraan, serta persoalan pemecatan dan tidak terdatanya sebagian tenaga non-ASN di pangkalan data BKN.
RDP ini juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, beberapa tenaga kesehatan menyampaikan langsung aspirasinya kepada para legislator Sulsel, serta perwakilan BKN Provinsi dan BKAD Pemprov Sulsel.
Salah satu nakes, Andi Astrini dari Kabupaten Luwu Utara, mengungkapkan keluhannya terkait pendataan yang dinilai tidak transparan.
"Aturannya jika sudah ikut tes CPNS, maka tidak bisa lagi tes PPPK. Tetapi ada juga tetap diluluskan ke tahap kedua. Sementara kami di Puskesmas yang berhubungan langsung masyarakat tidak diluluskan," keluh Andi Astrini di hadapan legislator.