DPRD Sulsel Fasilitasi Aspirasi Ratusan Tenaga Kesehatan Non-ASN dari Kabupaten/kota

MAKASSAR - DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN dari berbagai kabupaten/kota di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Makassar pada Selasa (14/10/2025).

RDP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi; Ketua Komisi A, Andi Anwar Purnomo, dan dipimpin Wakil Ketua Komisi A, Mizar Roem.

Pertemuan membahas sejumlah isu penting, antara lain status kepegawaian, kesejahteraan, serta persoalan pemecatan dan tidak terdatanya sebagian tenaga non-ASN di pangkalan data BKN.
RDP ini juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025.

Dalam kesempatan itu, beberapa tenaga kesehatan menyampaikan langsung aspirasinya kepada para legislator Sulsel, serta perwakilan BKN Provinsi dan BKAD Pemprov Sulsel.

Salah satu nakes, Andi Astrini dari Kabupaten Luwu Utara, mengungkapkan keluhannya terkait pendataan yang dinilai tidak transparan.

"Aturannya jika sudah ikut tes CPNS, maka tidak bisa lagi tes PPPK. Tetapi ada juga tetap diluluskan ke tahap kedua. Sementara kami di Puskesmas yang berhubungan langsung masyarakat tidak diluluskan," keluh Andi Astrini di hadapan legislator.

"Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah provinsi untuk meneruskan aspirasi kami ke komisi III DPR RI, agar kami juga bisa terangkat. Karena ada yang puluhan tahun mengabdi, tapi belum terangkat, sementara ada juga belum dua tahun mengabdi, sudah lulus PPPK," sambungnya.

Menanggapi hal itu, Mizar Roem menegaskan bahwa seluruh aspirasi tenaga kesehatan akan ditindaklanjuti ke tingkat pusat.

"Semua aspirasi tenaga kesehatan, akan kami tampung untuk kami bawa ke pusat sesuai atauran, karena ini butuh secara faktual makanya harus ada validasi data. Kami minta nakes dari kabupaten kota untuk menyampaikan secara tertulis," ucapnya.

Sementara itu, Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa DPRD telah menepati janji untuk memfasilitasi persoalan tenaga kesehatan.

"Kehadiran kami di sini untuk memfasilitasi teman-teman dari kabupaten kota dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi nakes," tuturnya.

Ia menambahkan, perjuangan ini memerlukan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik.

"Hari ini dihadiri oleh semua stekholder, sehingga kami berharap aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik. Ini bagian dari perjuangan kita bersama. Meskipun ini ranah kabupaten kota, tapi harus diperjuangkan, meski saat ini banyak pemotongan anggaran dari pusat," terangnya.

Cicu sapaannya menuturkan, persoalan ini tak boleh melukai para nakes yang sudah mengabdi puluhan tahun. Makanya, ia meminta untuk segera melakukan validasi data agar bisa diteruskan ke pusat.

"Kami juga berharap teman-teman kabupaten kota untuk memberikan support kepada teman-teman nakes. Karena sebenarnya ini bukan kewenangan kami di provinsi, tapi kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan nakes," tutupnya.