Sebanyak 271 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Maros, menerima perpanjangan kontrak kerja. Penyerahan SK perpanjangan kontrak digelar saat apel akbar ribuan PPPK di lapangan Pallantikang, Senin (4/8/2025).

Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid menyaksikan langsung penandatanganan nota perjanjian kerja dan menyerahkan secara simbolis SK Pengangkatan kepada 301 orang Tenaga PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang pada Selasa (29/07/2025).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir memastikan bahwa alokasi anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025–2029 sudah diakomodasi.

Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin melantik dan mengambil sumpah sebanyak 209 PPPK serta 2 Pegawai Negeri Sipil dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat formasi 2024.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe terus menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebanyak 1.746 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Makassar menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, kemarin.

Seusai melaksanakan salat Ashar berjamaah, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam membuat momen haru dan penuh kebahagiaan dengan mengundi nama-nama PNS dan PPPK.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang bertindak sebagai inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaian dengan Pembukaan Orientasi PPPK Formasi 2023.

Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif menandatangani Surat Keputusan (SK) langsung di hadapan para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu pada Selasa (17/06/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli memimpin langsung apel pagi yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Pemkab Lutim di halaman Kantor Bupati, Senin (26/05/2025),

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah Kota Makassar, bergerak cepat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Makassar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare bersama dengan BKPSDMD melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI, membahas terkait edaran Menpan-RB dalam rangka pengangkatan CPNS dan CPPPK pada lingkup Pemerintah Kota Parepare.

PT Taspen (Persero) berencana menyosialisasikan berbagai program yang ditawarkan Taspen, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Makassar.

Pemerintah Kabupaten Maros menganggarkan Rp35 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Puluhan tenaga honorer eks K2 di Kabupaten Bantaeng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Rabu (12/2/2024). Mereka menyuarakan hasil seleksi PPPK yang dinilai tidak adil.

Komisi A DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tenaga honorer non-ASN yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin (10/02/2025).

Pemerintah kabupaten Maros membayarkan gaji ASN dan P3K lingkup Pemkab Maros pada tanggal 1 Februari ini. Pembayaran tetap dilakukan meski tanggal 1 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur kantor.

DPRD Kabupaten Bantaeng menggelar RDP dengan sejumlah honorer kategori dua (K2) terkait polemik proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (20/1/2025).

Komisi E DPRD Sulsel melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Republik Indonesia.