Kenaikan Gaji 4.862 PPPK Paruh Waktu di Maros Tunggu APBD 2026
Kamis, 25 Sep 2025 19:59
Bupati Maros, AS Chaidir Syam memberikan keterangan kepada awak media beberapa waktu yang lalu. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros dipastikan belum mengalami kenaikan.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam menegaskan, hingga Desember 2025 besaran gaji PPPK paruh waktu masih sama seperti saat mereka berstatus honorer.
"Untuk sementara jumlah gajinya tetap sama, tidak ada kenaikan sampai akhir tahun ini," ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Maros, Kamis (25/9/2025).
Mantan Ketua DPRD ini menjelaskan, gaji yang mereka terima bervariasi, bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing dinas.
"Misalnya ada yang menerima Rp1 juta per bulan, seperti driver dan petugas kebersihan. Itu disesuaikan dengan kekuatan OPD," jelasnya.
Dia menyebutkan, pembahasan mengenai kenaikan gaji PPPK paruh waktu baru akan dilakukan dalam penyusunan APBD Pokok 2026.
Chaidir juga menepis isu yang menyebut Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN dipotong untuk membayar gaji PPPK paruh waktu.
“Itu tidak benar. Sudah kita telusuri, dan kemungkinan itu terjadi di daerah lain, bukan di Maros,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB, menjelaskan saat ini ada 4.862 tenaga honorer yang dinyatakan lulus sebagai PPPK paruh waktu.
Sri menambahkan, perbedaan utama PPPK paruh waktu dengan PPPK umum memang terletak pada penghasilan. Namun, dia menegaskan, pembahasan detail mengenai besaran gaji masih menjadi kewenangan Tim TAPD.
"Mereka ini statusnya sudah jelas PPPK, tetapi penghasilan tetap menunggu pembahasan lebih lanjut di APBD," katanya.
Meski gaji belum meningkat, Sri meminta agar para PPPK paruh waktu tetap melengkapi proses administrasi.
Saat ini, mereka diwajibkan mengunggah Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta dokumen pendukung lainnya.
Awalnya, jadwal pengisian DRH ditetapkan hingga 15 September 2025. Namun, karena banyak peserta belum menuntaskan proses tersebut, batas waktu sempat diperpanjang hingga 22 September 2025.
"Perpanjangan ini diberikan agar semua peserta bisa memenuhi syarat administrasi, karena itu menjadi dasar untuk usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK," jelasnya.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam menegaskan, hingga Desember 2025 besaran gaji PPPK paruh waktu masih sama seperti saat mereka berstatus honorer.
"Untuk sementara jumlah gajinya tetap sama, tidak ada kenaikan sampai akhir tahun ini," ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Maros, Kamis (25/9/2025).
Mantan Ketua DPRD ini menjelaskan, gaji yang mereka terima bervariasi, bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing dinas.
"Misalnya ada yang menerima Rp1 juta per bulan, seperti driver dan petugas kebersihan. Itu disesuaikan dengan kekuatan OPD," jelasnya.
Dia menyebutkan, pembahasan mengenai kenaikan gaji PPPK paruh waktu baru akan dilakukan dalam penyusunan APBD Pokok 2026.
Chaidir juga menepis isu yang menyebut Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN dipotong untuk membayar gaji PPPK paruh waktu.
“Itu tidak benar. Sudah kita telusuri, dan kemungkinan itu terjadi di daerah lain, bukan di Maros,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB, menjelaskan saat ini ada 4.862 tenaga honorer yang dinyatakan lulus sebagai PPPK paruh waktu.
Sri menambahkan, perbedaan utama PPPK paruh waktu dengan PPPK umum memang terletak pada penghasilan. Namun, dia menegaskan, pembahasan detail mengenai besaran gaji masih menjadi kewenangan Tim TAPD.
"Mereka ini statusnya sudah jelas PPPK, tetapi penghasilan tetap menunggu pembahasan lebih lanjut di APBD," katanya.
Meski gaji belum meningkat, Sri meminta agar para PPPK paruh waktu tetap melengkapi proses administrasi.
Saat ini, mereka diwajibkan mengunggah Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta dokumen pendukung lainnya.
Awalnya, jadwal pengisian DRH ditetapkan hingga 15 September 2025. Namun, karena banyak peserta belum menuntaskan proses tersebut, batas waktu sempat diperpanjang hingga 22 September 2025.
"Perpanjangan ini diberikan agar semua peserta bisa memenuhi syarat administrasi, karena itu menjadi dasar untuk usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK," jelasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
News
Bupati Chaidir Larang Penggunaan Vape di Maros
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kabupaten Maros.
Kamis, 19 Nov 2026 14:43
Sulsel
APBD Bantaeng 2027 Fokus Pendapatan dan Prioritas Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bantaeng mulai membahas arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Selasa, 17 Nov 2026 10:21
Sports
Masuk Tiga Besar Porprov, Pemkab Maros Siapkan Bonus Atlet
Kontingen Kabupaten Maros berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII/2026.
Minggu, 15 Nov 2026 18:26
Sulsel
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.
Kamis, 12 Nov 2026 14:35
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Pascakebakaran, Adira Finance Bantu Pulihkan Usaha 36 Pedagang Pasar Pa’baeng-baeng
3
Tim Sakti Kopi FT UNM Bawa Teknologi Irigasi ke Petani Kopi
4
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
5
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Pascakebakaran, Adira Finance Bantu Pulihkan Usaha 36 Pedagang Pasar Pa’baeng-baeng
3
Tim Sakti Kopi FT UNM Bawa Teknologi Irigasi ke Petani Kopi
4
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
5
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi