DPRD Sulsel Bakal Panggil Konsultan Proyek Bermasalah Rp60 Miliar di Bone
Ahmad Muhaimin
Selasa, 14 Oktober 2025 - 20:32 WIB
Ketua Komisi D, Kadir Halid memimpin RDP di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas tindak lanjut proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone dan lima paket pekerjaan jalan multi years 2025–2027.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Kadir Halid menjelaskan, pembahasan proyek Bendung dan Embung Lalengrie dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan anggota Komisi D beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang menghambat manfaat proyek miliaran tersebut bagi masyarakat.
“Dari hasil kunjungan, ada dua bangunan di sana, yakni embung dan bendung. Jarak antara embung dan sumber airnya sekitar 400 meter, sehingga sulit menarik air, apalagi debitnya kecil. Sementara bendung yang diresmikan tahun 2022 lalu, kini banyak mengalami kerusakan,” kata Kadir usai memimpin RDP.
Ia menegaskan, perbaikan bendung harus didahului dengan kajian teknis oleh tim ahli untuk memastikan solusi yang tepat dan tidak sekadar penambahan anggaran tanpa dasar yang jelas.
“Persoalan ini harus diteliti dulu secara mendalam. Karena itu, rapat kita tunda untuk mengundang konsultan agar memberikan penjelasan teknis terkait kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti belum optimalnya manfaat proyek bagi masyarakat sekitar, meski sebagian warga telah menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Kadir Halid menjelaskan, pembahasan proyek Bendung dan Embung Lalengrie dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan anggota Komisi D beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang menghambat manfaat proyek miliaran tersebut bagi masyarakat.
“Dari hasil kunjungan, ada dua bangunan di sana, yakni embung dan bendung. Jarak antara embung dan sumber airnya sekitar 400 meter, sehingga sulit menarik air, apalagi debitnya kecil. Sementara bendung yang diresmikan tahun 2022 lalu, kini banyak mengalami kerusakan,” kata Kadir usai memimpin RDP.
Ia menegaskan, perbaikan bendung harus didahului dengan kajian teknis oleh tim ahli untuk memastikan solusi yang tepat dan tidak sekadar penambahan anggaran tanpa dasar yang jelas.
“Persoalan ini harus diteliti dulu secara mendalam. Karena itu, rapat kita tunda untuk mengundang konsultan agar memberikan penjelasan teknis terkait kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti belum optimalnya manfaat proyek bagi masyarakat sekitar, meski sebagian warga telah menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan.