Dana TKD Dipangkas, Tamsil Dorong Pemerintah Daerah Kreatif Dongkrak PAD
Ahmad Muhaimin
Kamis, 16 Oktober 2025 - 15:44 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung saat melakukan kunjungan ke Pemkab Luwu Utara. Foto: Istimewa
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah di wilayah Luwu Raya tengah menghadapi persoalan serius terkait beban utang, terutama yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Temuan ini disampaikan Tamsil usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo, baru-baru ini. Reses ini sekaligus untuk menyerap aspirasi daerah.
“Hampir seluruh daerah di Luwu Raya mengeluhkan dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi," ucap Tamsil kepada wartawan di Makassar, Kamis (16/10/2025).
Tamsil melihat, situasi ini mestinya dimanfaatkan oleh daerah untuk mendongkrak PAD. Sehingga tidak terlalu bergantung pada TKD dari pusat.
"Saya sampaikan, ini momentum bagi daerah untuk mencari terobosan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada TKD,” katanya.
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memanfaatkan peluang penerbitan Municipal Bond atau obligasi daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak tahun 2004 namun belum pernah diimplementasikan.
“World Bank bahkan telah menyatakan siap memberikan dukungan jika ada daerah yang berani menerbitkan Municipal Bond,” ujarnya.
Temuan ini disampaikan Tamsil usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo, baru-baru ini. Reses ini sekaligus untuk menyerap aspirasi daerah.
“Hampir seluruh daerah di Luwu Raya mengeluhkan dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi," ucap Tamsil kepada wartawan di Makassar, Kamis (16/10/2025).
Tamsil melihat, situasi ini mestinya dimanfaatkan oleh daerah untuk mendongkrak PAD. Sehingga tidak terlalu bergantung pada TKD dari pusat.
"Saya sampaikan, ini momentum bagi daerah untuk mencari terobosan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada TKD,” katanya.
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memanfaatkan peluang penerbitan Municipal Bond atau obligasi daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak tahun 2004 namun belum pernah diimplementasikan.
“World Bank bahkan telah menyatakan siap memberikan dukungan jika ada daerah yang berani menerbitkan Municipal Bond,” ujarnya.