Dana TKD Dipangkas, Tamsil Dorong Pemerintah Daerah Kreatif Dongkrak PAD

MAKASSAR - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah di wilayah Luwu Raya tengah menghadapi persoalan serius terkait beban utang, terutama yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Temuan ini disampaikan Tamsil usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo, baru-baru ini. Reses ini sekaligus untuk menyerap aspirasi daerah.

“Hampir seluruh daerah di Luwu Raya mengeluhkan dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi," ucap Tamsil kepada wartawan di Makassar, Kamis (16/10/2025).

Tamsil melihat, situasi ini mestinya dimanfaatkan oleh daerah untuk mendongkrak PAD. Sehingga tidak terlalu bergantung pada TKD dari pusat.

"Saya sampaikan, ini momentum bagi daerah untuk mencari terobosan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada TKD,” katanya.

Menurutnya, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memanfaatkan peluang penerbitan Municipal Bond atau obligasi daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak tahun 2004 namun belum pernah diimplementasikan.

“World Bank bahkan telah menyatakan siap memberikan dukungan jika ada daerah yang berani menerbitkan Municipal Bond,” ujarnya.

Tamsil mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Luwu Raya saat ini dibebani utang besar yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

“Luwu Utara menyebut memiliki utang Rp285 miliar. Luwu tidak ada, tapi Palopo juga punya beban utang,” katanya.

Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Menteri Keuangan dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar Malaysia. Tamsil meminta agar pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap utang daerah, baik melalui pemotongan bunga maupun penundaan pembayaran selama satu tahun.

“Langkah ini penting agar daerah punya ruang fiskal untuk bergerak,” ujarnya.

Lebih jauh, Tamsil menyoroti adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana PEN di sejumlah daerah. Menurutnya, ada kasus di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi justru dialokasikan untuk proyek infrastruktur non-strategis, bahkan untuk kepentingan politik.

“Ada pemerintah daerah yang membangun lorong-lorong hanya untuk kepentingan elektoral, bukan untuk pemulihan ekonomi. Akibatnya, sekarang rakyat yang menanggung beban,” tegasnya.

Ia juga menyinggung dugaan praktik pemotongan dana pinjaman oleh oknum di tingkat pusat.

“Saya mendengar ada yang meminta potongan 30 persen di muka. Jadi kalau pinjaman Rp1 triliun, Rp300 miliar langsung dipotong. Seorang bupati di Sulawesi Selatan pernah bercerita kepada saya, dia menolak karena diminta seperti itu,” ungkap Tamsil.

Hanya saja Tamsil tak menyebut secara spesifik bupati yang dimaksud.

“Dia menolak (ajukan PEN), tapi bisa jadi ada kepala daerah lain yang menyetujui karena pinjaman tetap cair. Pertemuan pun tidak dilakukan di kantor resmi, melainkan di hotel,” tuturnya.

Tamsil menegaskan, praktik semacam ini harus dihentikan karena membebani keuangan daerah dan merugikan masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi program pinjaman daerah serta memperkuat pengawasan agar tidak disalahgunakan.

“Utang ini seharusnya menjadi instrumen pemulihan ekonomi, bukan alat politik. DPD RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal di daerah benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.