Komisi A DPRD Makassar Minta OPD Maksimalkan Serapan Anggaran
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 23 Oktober 2025 - 14:39 WIB
Suasana Rapat Monev Triwulan III Tahun 2025, di lantai 2, Kantor Perumnas Regional VII, Rabu (22/10/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Komisi A DPRD Kota Makassar bersama mitra kerja menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di lantai 2, Kantor Perumnas Regional VII, Rabu 22 Oktober kemarin.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyebut bahwa serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal. Maka dari itu, pihaknya mendorong anggaran tersebut dimaksimalkan untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)
"Kami melihat serapan anggaran masing-masing OPD kisaran di angka 50%, belum ada yang menyentuh sampai 80%. Di tengah kita sudah mau masuk di bulan November, kita berharap sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa untuk menghindari Silpa yang besar. Karena kalau Silpa yang besar, maka anggaran itu tidak berjalan dengan baik. Artinya kalau tidak berjalan dengan baik berarti yang rugi adalah masyarakat dan perputaran daripada anggaran ini harus dipacu, supaya dampak roda perekonomian di Kota Makassar ini berjalan dengan baik," sebutnya.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar itu menekankan kepada mitra dinas terkait agar serapan anggaran tersebut dipercepat sesuai dengan tupoksi dan regulasi yang ada.
"Oleh karena itu tentu sesuai dengan regulasi dan aturan yang benar jangan sampai juga dipaksakan untuk ini tapi regulasinya menyalahi aturan yang berlaku," ujarnya kepada SINDO Makassar saat ditemui langsung.
Di sisi lain, Andi Hadi menyoroti insiden kejadian yang meresahkan warga Kota Makassar, seperti kejadian perang antar kelompok yang memakan korban. Maka dari itu, pihaknya meminta peran Badan Persatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ditingkatkan lagi ke depan.
"Unsur-unsur yang menyedihkan yang perlu kami menjadi perhatian di 2026 karena Makassar sekarang itu banyak sekali hal-hal ribut-ribut terjadi. Tiba-tiba terjadi busur dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu program Presiden itu terletak di Kesbangpol tentang Asta Cita Bapak Presiden, bagaimana sosialisasi yang masif kepada masyarakat yang mereka dibentengi dengan pengetahuan mereka tentang empat pilar kebangsaan," ungkapnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyebut bahwa serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal. Maka dari itu, pihaknya mendorong anggaran tersebut dimaksimalkan untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)
"Kami melihat serapan anggaran masing-masing OPD kisaran di angka 50%, belum ada yang menyentuh sampai 80%. Di tengah kita sudah mau masuk di bulan November, kita berharap sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa untuk menghindari Silpa yang besar. Karena kalau Silpa yang besar, maka anggaran itu tidak berjalan dengan baik. Artinya kalau tidak berjalan dengan baik berarti yang rugi adalah masyarakat dan perputaran daripada anggaran ini harus dipacu, supaya dampak roda perekonomian di Kota Makassar ini berjalan dengan baik," sebutnya.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar itu menekankan kepada mitra dinas terkait agar serapan anggaran tersebut dipercepat sesuai dengan tupoksi dan regulasi yang ada.
"Oleh karena itu tentu sesuai dengan regulasi dan aturan yang benar jangan sampai juga dipaksakan untuk ini tapi regulasinya menyalahi aturan yang berlaku," ujarnya kepada SINDO Makassar saat ditemui langsung.
Di sisi lain, Andi Hadi menyoroti insiden kejadian yang meresahkan warga Kota Makassar, seperti kejadian perang antar kelompok yang memakan korban. Maka dari itu, pihaknya meminta peran Badan Persatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ditingkatkan lagi ke depan.
"Unsur-unsur yang menyedihkan yang perlu kami menjadi perhatian di 2026 karena Makassar sekarang itu banyak sekali hal-hal ribut-ribut terjadi. Tiba-tiba terjadi busur dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu program Presiden itu terletak di Kesbangpol tentang Asta Cita Bapak Presiden, bagaimana sosialisasi yang masif kepada masyarakat yang mereka dibentengi dengan pengetahuan mereka tentang empat pilar kebangsaan," ungkapnya.