Komisi A DPRD Makassar Minta OPD Maksimalkan Serapan Anggaran

MAKASSAR - Komisi A DPRD Kota Makassar bersama mitra kerja menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di lantai 2, Kantor Perumnas Regional VII, Rabu 22 Oktober kemarin.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyebut bahwa serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal. Maka dari itu, pihaknya mendorong anggaran tersebut dimaksimalkan untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)

"Kami melihat serapan anggaran masing-masing OPD kisaran di angka 50%, belum ada yang menyentuh sampai 80%. Di tengah kita sudah mau masuk di bulan November, kita berharap sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa untuk menghindari Silpa yang besar. Karena kalau Silpa yang besar, maka anggaran itu tidak berjalan dengan baik. Artinya kalau tidak berjalan dengan baik berarti yang rugi adalah masyarakat dan perputaran daripada anggaran ini harus dipacu, supaya dampak roda perekonomian di Kota Makassar ini berjalan dengan baik," sebutnya.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar itu menekankan kepada mitra dinas terkait agar serapan anggaran tersebut dipercepat sesuai dengan tupoksi dan regulasi yang ada.

"Oleh karena itu tentu sesuai dengan regulasi dan aturan yang benar jangan sampai juga dipaksakan untuk ini tapi regulasinya menyalahi aturan yang berlaku," ujarnya kepada SINDO Makassar saat ditemui langsung.

Di sisi lain, Andi Hadi menyoroti insiden kejadian yang meresahkan warga Kota Makassar, seperti kejadian perang antar kelompok yang memakan korban. Maka dari itu, pihaknya meminta peran Badan Persatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ditingkatkan lagi ke depan.

"Unsur-unsur yang menyedihkan yang perlu kami menjadi perhatian di 2026 karena Makassar sekarang itu banyak sekali hal-hal ribut-ribut terjadi. Tiba-tiba terjadi busur dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu program Presiden itu terletak di Kesbangpol tentang Asta Cita Bapak Presiden, bagaimana sosialisasi yang masif kepada masyarakat yang mereka dibentengi dengan pengetahuan mereka tentang empat pilar kebangsaan," ungkapnya.

Legislator Daerah Pemilihan III Kota Makassar itu berharap anggaran Kesbangpol bisa ditambah ke depan. Pihaknya juga akan melakukan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) terkait permasalahan tersebut.

"Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya betapa dari OPD Kesbangpol ini perlu kita melihat kembali karena mereka juga mau berbuat tetapi anggaran yang barangkali tidak sampai kepada mereka. Hal ini juga cambukan bagi kami, utamanya kami di Banggar, untuk nanti membawa kepada rapat Banggar terkait dengan anggaran yang melekat di Kesbangpol," harap Andi Hadi.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar itu juga menyoroti beberapa aset pemerintah kota yang digugat oleh pihak tertentu. Ia menekankan kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif bisa berjalan dengan baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa depan.

"Dinas Pertanahan memerlukan juga perhatian khusus karena banyak kita yang digugat dan tidak sedikit juga kita dikalah. Contoh di SD Pajaiang dan kasus-kasus yang lain. Artinya kita berikan saran supaya Dinas Pertanahan ini ada kolaborasi dengan bagian hukum supaya mereka diperkuat untuk menangani kasus-kasus yang barangkali dinas ini harus berhadapan dengan pihak-pihak terkait," tukasnya.

Andi Hadi juga menjelaskan, kearsipan pemerintah kota harus dijaga keasliannya dan bisa membenahi kelengkapan-kelengkapan arsip lainnya. Kata dia, salah satunya adalah digitalisasi arsip seperti yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

"Kemudian dari Diskominfo dan PTSP juga banyak masukkan-masukan terkait bagaimana perizinan itu bisa akses dengan cepat. Kemudian tidak ada hambatan-hambatan. Ini lah kita inginkan pelayanan primandan pelayanan cepat yang terjadi di Pemkot Makassar dibawa kepemimpinan Pak Munafri Arifudin dan Insyaaallah itu bisa kita semuanya lakukan seiring dengan ada kemauan di semua pihak baik itu pihak legislatif maupun pihak pihak pemerintah itu sendiri," tutupnya.

Sementara, anggota Komisi A lainnya, Andi Makmur Burhanuddin, menekankan juga aspek percepatan peyerapan anggaran dilakukan oleh pihak terkait, karena dikhawatirkan bisa berdampak pada berjalannya program yang berpihak kepada masyarakat.

"Kami mencoba untuk menyampaikan beberapa mitra komisi A terkait imbauan pemerintah kota melalui yang berita yang berkembang bahwa pemerintah kota mengharapkan jadi Kota Makassar ini benar-benar bisa memberi dampak tidak pada kegiatan seremoni semata-mata, tetapi bagaimana di HUT kota Makassar ini masyarakat Makassar bisa merasakan dampak yang positif. Bukan hanya kemeriahan, tetapi pada program yang kemudian bisa bermanfaat benar-benar bagi masyarakat," katanya saat dikonfirmasi oleh SINDO Makassar.

Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar itu berharap agar SKPD terkait bisa memaksimalkan program kerja mampu dijalankan dengan baik dan maksimal.

"Ada memang beberapa sarapan anggaran yang tidak bisa langsung berjalan sesuai harapan. Akan tetapi. Insyaallah 2 bulan terakhir ini SKPD akan melakukan upaya setelah kita melakukan monitoring tadi di komisi A. Selain itu, utamanya soal ya kalau harapan bahwa kita berharap SK paruh waktu ini bisa segera terbit sehingga tenaga paruh waktu bisa merasakan dampaknya ya utamanya soalnya gaji dan lain-lain," tutup legislator Dapil V Kota Makassar itu.