Legislator Makassar Minta Pemkot Proaktif Awasi Ketersiaan BBM

MAKASSAR - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir. Ia meminta perhatian serius dari berbagai pihak terkait persoalan distribusi BBM di daerah tersebut.

Basdir menilai Pemerintah Kota Makassar perlu bersikap proaktif dalam membantu mengatasi persoalan distribusi BBM, meskipun kewenangan utama berada di pemerintah pusat.

"Kita melihat situasi dunia saat ini sedang tegang. Sebenarnya masalah ketersediaan BBM adalah urusan pemerintah pusat, namun di Makassar pemerintah kota juga harus membantu," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyoroti potensi praktik kecurangan dalam distribusi BBM di tingkat SPBU, termasuk dugaan kerja sama antara oknum petugas dengan pihak luar.

"Seringkali terjadi kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pemain luar, misalnya ada kendaraan dengan tangki yang sudah dimodifikasi untuk memuat bensin dalam jumlah besar. Hal-hal seperti ini yang harus dicegah, apalagi jika barang sudah langka," tegas Basdir.

Ia mengingatkan bahwa praktik penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi dapat merugikan masyarakat karena memicu kelangkaan BBM di lapangan.

Karena itu, Basdir mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional SPBU oleh pemerintah daerah, Pertamina wilayah Sulawesi Selatan, serta aparat kepolisian.

"Kami mendorong pemerintah kota, Pertamina di wilayah Sulawesi Selatan, serta pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap SPBU. Sudah banyak yang ditangkap karena tangki modifikasi ini sangat merugikan masyarakat," ucapnya.

Meski demikian, Basdir menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai praktik penimbunan BBM di Kota Makassar.

"Meskipun sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai penimbunan BBM di Makassar, kami tetap mendukung tindakan tegas dari kepolisian terhadap siapa pun yang bermain dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang," pungkasnya.