Jelang Idulfitri, Anggota DPRD Makassar Peringatkan Spekulan Pangan
Jum'at, 06 Mar 2026 00:09
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (5/3/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mengingatkan adanya potensi permainan harga bahan pangan oleh spekulan menjelang Idulfitri. Ia meminta pemerintah kota memperketat pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Basdir mengatakan praktik spekulasi harga kerap terjadi saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Hal itu, menurutnya, berdasarkan pengalaman saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pasar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyoroti potensi penimbunan komoditas pangan oleh oknum pengusaha yang ingin memanfaatkan situasi. Praktik itu dinilai dapat membuat barang sulit diperoleh masyarakat dan memicu kenaikan harga.
"Makanya di sini peran pemerintah, khususnya teman-teman di PD Pasar dan Dinas Perdagangan, sangat penting untuk melakukan operasi pasar setiap hari," ungkapnya saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning.
Basdir meminta Pemerintah Kota Makassar kembali aktif turun ke lapangan untuk mengawasi distribusi bahan pokok serta menindak pengusaha yang terbukti memainkan harga. Ia juga mendorong agar operasi pasar dan pasar murah segera dilakukan apabila harga pangan mulai melampaui batas normal.
"Hal ini setidaknya harus dilakukan dua minggu sebelum Idulfitri karena harus ada intervensi. Jika tidak, banyak spekulan yang bermain dengan menimbun barang dan mempermainkan harga, yang kasihan nanti masyarakat kita," kata Basdir.
Ia menegaskan Komisi B DPRD Makassar siap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memantau kondisi harga dan distribusi barang. Langkah tersebut akan dilakukan jika ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, meski hingga kini belum ada aduan resmi yang masuk ke DPRD.
Basdir juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak memainkan harga bahan pokok. Ia menegaskan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.
"Di DPRD pun sanksinya harus tegas; kami akan meminta pemerintah kota untuk mencabut izin mereka. Bayangkan kalau menjelang lebaran barang pokok seperti beras dan gula ditimbun, itu sangat merugikan dan harus ditindak tegas," tegasnya.
Basdir mengatakan praktik spekulasi harga kerap terjadi saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Hal itu, menurutnya, berdasarkan pengalaman saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pasar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyoroti potensi penimbunan komoditas pangan oleh oknum pengusaha yang ingin memanfaatkan situasi. Praktik itu dinilai dapat membuat barang sulit diperoleh masyarakat dan memicu kenaikan harga.
"Makanya di sini peran pemerintah, khususnya teman-teman di PD Pasar dan Dinas Perdagangan, sangat penting untuk melakukan operasi pasar setiap hari," ungkapnya saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning.
Basdir meminta Pemerintah Kota Makassar kembali aktif turun ke lapangan untuk mengawasi distribusi bahan pokok serta menindak pengusaha yang terbukti memainkan harga. Ia juga mendorong agar operasi pasar dan pasar murah segera dilakukan apabila harga pangan mulai melampaui batas normal.
"Hal ini setidaknya harus dilakukan dua minggu sebelum Idulfitri karena harus ada intervensi. Jika tidak, banyak spekulan yang bermain dengan menimbun barang dan mempermainkan harga, yang kasihan nanti masyarakat kita," kata Basdir.
Ia menegaskan Komisi B DPRD Makassar siap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memantau kondisi harga dan distribusi barang. Langkah tersebut akan dilakukan jika ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, meski hingga kini belum ada aduan resmi yang masuk ke DPRD.
Basdir juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak memainkan harga bahan pokok. Ia menegaskan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.
"Di DPRD pun sanksinya harus tegas; kami akan meminta pemerintah kota untuk mencabut izin mereka. Bayangkan kalau menjelang lebaran barang pokok seperti beras dan gula ditimbun, itu sangat merugikan dan harus ditindak tegas," tegasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
Komisi C DPRD Kota Makassar memediasi sengketa tarif pengelolaan limbah antara PT Bogatama Marinusa (Bomar) dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Selasa, 03 Mar 2026 17:30
News
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
Legislator Makassar mendorong Bapenda meningkatkan pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha yang menunggak pajak. Ia menilai pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran.
Selasa, 03 Mar 2026 12:24
News
DPRD Makassar Dorong Uji Petik dan Penyegelan Usaha Penunggak Pajak
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengungkapkan pihaknya telah memanggil 17 pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak.
Selasa, 03 Mar 2026 12:11
Makassar City
DPRD Makassar Desak Dinkes Layangkan Teguran ke RSIA Paramount
Komisi D DPRD Kota Makassar merekomendasikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar memberi teguran kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar.
Selasa, 03 Mar 2026 04:41
Makassar City
DPRD Makassar Ultimatum Restoran Penunggak Pajak
Komisi B DPRD Kota Makassar mengultimatum sejumlah rumah makan dan restoran yang menunggak pajak daerah.
Selasa, 03 Mar 2026 04:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler