Jelang Idulfitri, Anggota DPRD Makassar Peringatkan Spekulan Pangan
Jum'at, 06 Mar 2026 00:09
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (5/3/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mengingatkan adanya potensi permainan harga bahan pangan oleh spekulan menjelang Idulfitri. Ia meminta pemerintah kota memperketat pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Basdir mengatakan praktik spekulasi harga kerap terjadi saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Hal itu, menurutnya, berdasarkan pengalaman saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pasar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyoroti potensi penimbunan komoditas pangan oleh oknum pengusaha yang ingin memanfaatkan situasi. Praktik itu dinilai dapat membuat barang sulit diperoleh masyarakat dan memicu kenaikan harga.
"Makanya di sini peran pemerintah, khususnya teman-teman di PD Pasar dan Dinas Perdagangan, sangat penting untuk melakukan operasi pasar setiap hari," ungkapnya saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning.
Basdir meminta Pemerintah Kota Makassar kembali aktif turun ke lapangan untuk mengawasi distribusi bahan pokok serta menindak pengusaha yang terbukti memainkan harga. Ia juga mendorong agar operasi pasar dan pasar murah segera dilakukan apabila harga pangan mulai melampaui batas normal.
"Hal ini setidaknya harus dilakukan dua minggu sebelum Idulfitri karena harus ada intervensi. Jika tidak, banyak spekulan yang bermain dengan menimbun barang dan mempermainkan harga, yang kasihan nanti masyarakat kita," kata Basdir.
Ia menegaskan Komisi B DPRD Makassar siap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memantau kondisi harga dan distribusi barang. Langkah tersebut akan dilakukan jika ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, meski hingga kini belum ada aduan resmi yang masuk ke DPRD.
Basdir juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak memainkan harga bahan pokok. Ia menegaskan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.
"Di DPRD pun sanksinya harus tegas; kami akan meminta pemerintah kota untuk mencabut izin mereka. Bayangkan kalau menjelang lebaran barang pokok seperti beras dan gula ditimbun, itu sangat merugikan dan harus ditindak tegas," tegasnya.
Basdir mengatakan praktik spekulasi harga kerap terjadi saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Hal itu, menurutnya, berdasarkan pengalaman saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pasar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyoroti potensi penimbunan komoditas pangan oleh oknum pengusaha yang ingin memanfaatkan situasi. Praktik itu dinilai dapat membuat barang sulit diperoleh masyarakat dan memicu kenaikan harga.
"Makanya di sini peran pemerintah, khususnya teman-teman di PD Pasar dan Dinas Perdagangan, sangat penting untuk melakukan operasi pasar setiap hari," ungkapnya saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning.
Basdir meminta Pemerintah Kota Makassar kembali aktif turun ke lapangan untuk mengawasi distribusi bahan pokok serta menindak pengusaha yang terbukti memainkan harga. Ia juga mendorong agar operasi pasar dan pasar murah segera dilakukan apabila harga pangan mulai melampaui batas normal.
"Hal ini setidaknya harus dilakukan dua minggu sebelum Idulfitri karena harus ada intervensi. Jika tidak, banyak spekulan yang bermain dengan menimbun barang dan mempermainkan harga, yang kasihan nanti masyarakat kita," kata Basdir.
Ia menegaskan Komisi B DPRD Makassar siap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memantau kondisi harga dan distribusi barang. Langkah tersebut akan dilakukan jika ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, meski hingga kini belum ada aduan resmi yang masuk ke DPRD.
Basdir juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak memainkan harga bahan pokok. Ia menegaskan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.
"Di DPRD pun sanksinya harus tegas; kami akan meminta pemerintah kota untuk mencabut izin mereka. Bayangkan kalau menjelang lebaran barang pokok seperti beras dan gula ditimbun, itu sangat merugikan dan harus ditindak tegas," tegasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Makassar City
Andi Makmur Apresiasi Langkah Pemkot Benahi TPA Tamangapa
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Minggu, 09 Agu 2026 06:43
Makassar City
Dua Bidang DPRD Makassar Mulai Pindah ke Gedung Baru di Jalan AP Pettarani
Dua bidang di Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai memindahkan aktivitas operasionalnya ke gedung sayap baru DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani, Kamis (30/7/2026).
Jum'at, 31 Jul 2026 19:24
News
Legislator DPRD Makassar Desak PT GMTD Tbk Segera Bangun Masjid di Green River View
PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk kembali mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena pihak GMTD sangat lambat menyerahkan fasum dan fasos.
Jum'at, 31 Jul 2026 14:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027
4
Sambut Kemerdekaan RI, SELMA Tebar Promo Diskon hingga 60 Persen
5
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027
4
Sambut Kemerdekaan RI, SELMA Tebar Promo Diskon hingga 60 Persen
5
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar