Penyidik Kejakasaan Negeri Bantaeng (Kejari) kembali menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi belanja rumah tangga DPRD tahun 2019 -2021 berinisial AP (64). 

Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng mendukung rencana Bupati Fathul Fauzi Nurdin melakukan rotasi pejabat. Dukungan itu disuarakan Marsuki Hasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Muh Asri mendesak Pemkab agar segera mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK.

DPRD Bantaeng menggelar serah terima jabatan dari Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar kepada Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin di Kantor DPRD Bantaeng pada Senin, 3 Maret 2025.

Anggaran sewa mobil dinas pejabat Eselon II, III dan Forkopimda Kabupaten Bantaeng sebesar Rp4,9 miliar untuk 44 unit dikritik anggota DPRD.

DPRD Kabupaten Bantaeng hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait agenda pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

DPRD Kabupaten Bantaeng menggelar RDP dengan sejumlah honorer kategori dua (K2) terkait polemik proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (20/1/2025).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantaeng.

Puluhan orang gabungan dari berbagai aliansi dan elemen menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Rabu (18/12/2024).

Ketua DPRD Bantaeng Budi Santoso bertindak sebagai inspektur pada Upacara Tabur Bunga di Pantai Seruni. Sebelum prosesi itu, dilaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Tiga pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng periode 2024-2029 resmi dilantik, Senin (14/10/2024).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantaeng Andi Sugiarti Mangun Karim membantah pengunduran diri sejumlah pengurus Badan Otonomi (Badom) akibat keputusannya menunjuk Nasrum Jamal menjadi staf ahli Fraksi PPP di DPRD Bantaeng.

Pasangan suami istri politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulsel resmi dilantik menjadi wakil rakyat. Mereka adalah Rahman Tompo dan Hj Kasmawati.

Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad kalah dalam sidang putusan praperadilan kasus korupsi Rp4,9 miliar.

Keluarga pimpinan DPRD Bantaeng mengecam tindakan massa pengunjuk rasa yang merusak kantor Kejari setempat. Mereka menegaskan, itu bukan keinginan mereka.

Perwakilan Kejari Bantaeng datang menemui massa aksi unjuk rasa di depan depan kantor Kejari, Kecamatan Bantaeng. Kejari diwakili Kepala Seksi Pidana Khusus

Ratusan orang mengepung Kantor kejaksaan Negeri Bantaeng, Senin. Mereka datang menggelar aksi unjuk rasa terkait penetapan tersangka tiga pimpinan DPRD.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng mengeksekusi empat orang tersangka kasus korupsi dana rumah dinas DPRD Bantaeng. Rinciannya tiga pimpinan dan satu sekretaris dewan (Sekwan).

Aktivis dari AMPRI mengkritik realisasi dana pokir anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. Mereka menduga, dana pokir menjadi ajang penitipan proyek oknum tertentu.

Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, Abd Rahman Tompo soroti PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia yang bertempat di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, lantaran aktivitas penimbunan jeti dinilai merugikan petani rumput laut.