Puluhan Peserta Ikut Pelatihan Paralegal Desa di Kabupaten Pangkep
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 01 November 2025 - 09:04 WIB
Puluhan Peserta Ikut Pelatihan Paralegal Desa di Kabupaten Pangkep
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadiri secara daring pembukaan Pelatihan Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pangkep, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Pangkep ini dibuka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Puluhan peserta dari berbagai desa dan kelurahan yang telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hadir antusias mengikuti pelatihan.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan di pedesaan. Para paralegal desa dibekali pengetahuan hukum dasar dan keterampilan penyelesaian sengketa non-litigasi. Harapannya, mereka dapat menjadi agen pendamping masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengurangi konflik di tingkat bawah.
Kabag Hukum Pemkab Pangkep, Mashuri, menjelaskan pentingnya keberadaan Posbankum sebagai layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Layanan ini memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
"Posbankum berfungsi sebagai tempat konsultasi, edukasi, penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi, dan rujukan ke advokat," jelas Mashuri dalam sambutannya.
Pemerintah Kabupaten Pangkep menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Mashuri berharap sinergitas antara Kemenkum Sulsel, Pemkab Pangkep, dan Organisasi Bantuan Hukum PBHI Sulawesi Selatan dapat terus terjalin dengan baik.
Puguh Wiyono, penyuluh hukum yang mewakili Kanwil Kemenkum Sulsel, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini.
Kegiatan yang berlangsung di Pangkep ini dibuka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Puluhan peserta dari berbagai desa dan kelurahan yang telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hadir antusias mengikuti pelatihan.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan di pedesaan. Para paralegal desa dibekali pengetahuan hukum dasar dan keterampilan penyelesaian sengketa non-litigasi. Harapannya, mereka dapat menjadi agen pendamping masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengurangi konflik di tingkat bawah.
Kabag Hukum Pemkab Pangkep, Mashuri, menjelaskan pentingnya keberadaan Posbankum sebagai layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Layanan ini memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
"Posbankum berfungsi sebagai tempat konsultasi, edukasi, penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi, dan rujukan ke advokat," jelas Mashuri dalam sambutannya.
Pemerintah Kabupaten Pangkep menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Mashuri berharap sinergitas antara Kemenkum Sulsel, Pemkab Pangkep, dan Organisasi Bantuan Hukum PBHI Sulawesi Selatan dapat terus terjalin dengan baik.
Puguh Wiyono, penyuluh hukum yang mewakili Kanwil Kemenkum Sulsel, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini.