Tingkatkan Pengawasan, Pastikan Pelayanan Bantuan Hukum di Takalar Berjalan Optimal
Tim SINDOmakassar
Selasa, 18 November 2025 - 22:20 WIB
Tingkatkan Pengawasan, Pastikan Pelayanan Bantuan Hukum di Takalar Berjalan Optimal
Kanwil Kemenkum Sulsel kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan kualitas pelayanan Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat.
Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang Takalar pada Selasa, (18/11/2025). Tim dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel terjun langsung untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap kinerja LBH mitra tersebut.
Kegiatan yang dilaksanakan di kantor LBH Lipang Takalar ini diikuti oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Tim LBH Lipang Takalar, serta empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjadi penerima manfaat bantuan hukum.
Fokus utama dari Monev ini adalah verifikasi berkas permohonan yang telah masuk ke LBH. Tim Kanwil memeriksa total 20 berkas untuk memastikan seluruh proses penanganan perkara telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, menjamin akuntabilitas dan transparansi layanan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa upaya monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari tugas pembinaan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum yang berkualitas.
Ia menegaskan pentingnya LBH mitra untuk selalu menjaga keaslian dan kelengkapan berkas serta menjamin bahwa seluruh tahapan pendampingan hukum dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Verifikasi ini juga menjadi alat kontrol untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penguatan kapasitas.
Lebih lanjut, Heny Widyawati menyoroti bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di LBH mitra.
Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang Takalar pada Selasa, (18/11/2025). Tim dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel terjun langsung untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap kinerja LBH mitra tersebut.
Kegiatan yang dilaksanakan di kantor LBH Lipang Takalar ini diikuti oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Tim LBH Lipang Takalar, serta empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjadi penerima manfaat bantuan hukum.
Fokus utama dari Monev ini adalah verifikasi berkas permohonan yang telah masuk ke LBH. Tim Kanwil memeriksa total 20 berkas untuk memastikan seluruh proses penanganan perkara telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, menjamin akuntabilitas dan transparansi layanan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa upaya monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari tugas pembinaan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum yang berkualitas.
Ia menegaskan pentingnya LBH mitra untuk selalu menjaga keaslian dan kelengkapan berkas serta menjamin bahwa seluruh tahapan pendampingan hukum dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Verifikasi ini juga menjadi alat kontrol untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penguatan kapasitas.
Lebih lanjut, Heny Widyawati menyoroti bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di LBH mitra.