GRT Siap Gelar Konsolidasi Terbuka Terkait Dugaan Skandal Oknum DPRD Jeneponto
Sulaiman Nai
Sabtu, 06 Desember 2025 - 17:46 WIB
Banner konsolidasi GRT terkait skandal oknum DPRD Jeneponto. Foto: Istimewa
Gerakan Rakyat Turatea (GRT) mengumumkan rencananya untuk menggelar konsolidasi terbuka pada Minggu, 7 Desember 2025, di Kota Makassar.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari yang belakangan menjadi perhatian publik.
GRT menilai isu tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penanganan tegas dari lembaga dan partai terkait. Melalui konsolidasi ini, GRT menegaskan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan peserta aksi.
Dalam undangan resmi konsolidasi, GRT menyampaikan agenda tekanan moral terhadap lembaga etik dan partai. Tiga poin tuntutan tersebut yakni:
1. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk segera memproses dugaan pelanggaran moral dan kode etik secara transparan.
2. Menuntut DPW PKB Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap kader yang disebut dalam polemik tersebut.
3. Menggelar aksi mengepung lokasi Muswil DPW PKB Sulsel sebagai bentuk desakan agar isu ini tidak disikapi setengah hati.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari yang belakangan menjadi perhatian publik.
GRT menilai isu tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penanganan tegas dari lembaga dan partai terkait. Melalui konsolidasi ini, GRT menegaskan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan peserta aksi.
Dalam undangan resmi konsolidasi, GRT menyampaikan agenda tekanan moral terhadap lembaga etik dan partai. Tiga poin tuntutan tersebut yakni:
1. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk segera memproses dugaan pelanggaran moral dan kode etik secara transparan.
2. Menuntut DPW PKB Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap kader yang disebut dalam polemik tersebut.
3. Menggelar aksi mengepung lokasi Muswil DPW PKB Sulsel sebagai bentuk desakan agar isu ini tidak disikapi setengah hati.