GRT Siap Gelar Konsolidasi Terbuka Terkait Dugaan Skandal Oknum DPRD Jeneponto
Sabtu, 06 Des 2025 17:46
Banner konsolidasi GRT terkait skandal oknum DPRD Jeneponto. Foto: Istimewa
JENEPONTO - Gerakan Rakyat Turatea (GRT) mengumumkan rencananya untuk menggelar konsolidasi terbuka pada Minggu, 7 Desember 2025, di Kota Makassar.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari yang belakangan menjadi perhatian publik.
GRT menilai isu tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penanganan tegas dari lembaga dan partai terkait. Melalui konsolidasi ini, GRT menegaskan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan peserta aksi.
Dalam undangan resmi konsolidasi, GRT menyampaikan agenda tekanan moral terhadap lembaga etik dan partai. Tiga poin tuntutan tersebut yakni:
1. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk segera memproses dugaan pelanggaran moral dan kode etik secara transparan.
2. Menuntut DPW PKB Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap kader yang disebut dalam polemik tersebut.
3. Menggelar aksi mengepung lokasi Muswil DPW PKB Sulsel sebagai bentuk desakan agar isu ini tidak disikapi setengah hati.
GRT menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas lembaga publik tetap terjaga.
Perwakilan GRT, Andi Rifal, menegaskan bahwa konsolidasi terbuka ini bertujuan mendorong kepastian penanganan laporan masyarakat, bukan memperkeruh situasi.
“Isu ini sudah viral, dan semua orang membicarakannya. Kami tidak ingin melihat dugaan seperti ini hanya dibiarkan menggantung. Konsolidasi ini adalah bentuk kontrol publik,” tegasnya.
Andi Rifal menegaskan bahwa GRT akan tetap mengawal proses ini hingga ada kejelasan dari lembaga terkait.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari yang belakangan menjadi perhatian publik.
GRT menilai isu tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penanganan tegas dari lembaga dan partai terkait. Melalui konsolidasi ini, GRT menegaskan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan peserta aksi.
Dalam undangan resmi konsolidasi, GRT menyampaikan agenda tekanan moral terhadap lembaga etik dan partai. Tiga poin tuntutan tersebut yakni:
1. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk segera memproses dugaan pelanggaran moral dan kode etik secara transparan.
2. Menuntut DPW PKB Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap kader yang disebut dalam polemik tersebut.
3. Menggelar aksi mengepung lokasi Muswil DPW PKB Sulsel sebagai bentuk desakan agar isu ini tidak disikapi setengah hati.
GRT menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas lembaga publik tetap terjaga.
Perwakilan GRT, Andi Rifal, menegaskan bahwa konsolidasi terbuka ini bertujuan mendorong kepastian penanganan laporan masyarakat, bukan memperkeruh situasi.
“Isu ini sudah viral, dan semua orang membicarakannya. Kami tidak ingin melihat dugaan seperti ini hanya dibiarkan menggantung. Konsolidasi ini adalah bentuk kontrol publik,” tegasnya.
Andi Rifal menegaskan bahwa GRT akan tetap mengawal proses ini hingga ada kejelasan dari lembaga terkait.
(MAN)
Berita Terkait
News
Kejati Ingatkan BK DPRD Jeneponto Batas Gratifikasi dan Reward dari Swasta
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, menerima kunjungan kerja konsultasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jeneponto di Kantor Kejati Sulsel, Jumat (10/4/2026).
Sabtu, 11 Apr 2026 15:56
News
Kemenkum Sulsel Dukung DPRD Jeneponto Maksimalkan Pengelolaan JDIH
Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, dalam mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Kamis, 09 Apr 2026 20:41
Sulsel
Petani Terancam Gagal Panen, DPRD Jeneponto Minta Pompengan Segera Bertindak
Anggota DPRD Jeneponto, Hariyanto mendesak pihak Balai Pompengan segera turun langsung ke Bendungan Kelara Karalloe untuk memantau kondisi debit air irigasi yang dikeluhkan petani.
Jum'at, 03 Apr 2026 18:15
Sulsel
DPRD Jeneponto Desak BBWS Siapkan Ekskavator di Waduk Kelara Karalloe
Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang, Rabu (14/1/2026).
Rabu, 14 Jan 2026 19:32
Sulsel
Air Irigasi dari Bendungan Karalloe Tersendat, Komisi III DPRD Langsung Bergerak
Petani di Kabupaten Jeneponto mengeluhkan tersendatnya suplai air irigasi dari Bendungan Karalloe selama beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat Komisi III DPRD setempat langsung bergerak.
Selasa, 30 Des 2025 15:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dari Semangat Kartini, Perempuan Gowa Diajak Lebih Berani Memimpin
2
MGS5 EV Laris Sebelum Launching, Kuota Awal di Makassar Hampir Habis
3
Dirut RSUP Wahidin dr. Annas Ahmad Bongkar Tantangan Besar Penyakit Jantung di RI
4
Ramaikan Bursa Calon Ketua, Usman Marham jadi Figur Kunci di Tengah Kebuntuan Musda Golkar
5
Cathlab di RSUD Daya Buat Penanganan Jantung Lebih Cepat dan Tepat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dari Semangat Kartini, Perempuan Gowa Diajak Lebih Berani Memimpin
2
MGS5 EV Laris Sebelum Launching, Kuota Awal di Makassar Hampir Habis
3
Dirut RSUP Wahidin dr. Annas Ahmad Bongkar Tantangan Besar Penyakit Jantung di RI
4
Ramaikan Bursa Calon Ketua, Usman Marham jadi Figur Kunci di Tengah Kebuntuan Musda Golkar
5
Cathlab di RSUD Daya Buat Penanganan Jantung Lebih Cepat dan Tepat