GRT Siap Gelar Konsolidasi Terbuka Terkait Dugaan Skandal Oknum DPRD Jeneponto
Sabtu, 06 Des 2025 17:46
Banner konsolidasi GRT terkait skandal oknum DPRD Jeneponto. Foto: Istimewa
JENEPONTO - Gerakan Rakyat Turatea (GRT) mengumumkan rencananya untuk menggelar konsolidasi terbuka pada Minggu, 7 Desember 2025, di Kota Makassar.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari yang belakangan menjadi perhatian publik.
GRT menilai isu tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penanganan tegas dari lembaga dan partai terkait. Melalui konsolidasi ini, GRT menegaskan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan peserta aksi.
Dalam undangan resmi konsolidasi, GRT menyampaikan agenda tekanan moral terhadap lembaga etik dan partai. Tiga poin tuntutan tersebut yakni:
1. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk segera memproses dugaan pelanggaran moral dan kode etik secara transparan.
2. Menuntut DPW PKB Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap kader yang disebut dalam polemik tersebut.
3. Menggelar aksi mengepung lokasi Muswil DPW PKB Sulsel sebagai bentuk desakan agar isu ini tidak disikapi setengah hati.
GRT menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas lembaga publik tetap terjaga.
Perwakilan GRT, Andi Rifal, menegaskan bahwa konsolidasi terbuka ini bertujuan mendorong kepastian penanganan laporan masyarakat, bukan memperkeruh situasi.
“Isu ini sudah viral, dan semua orang membicarakannya. Kami tidak ingin melihat dugaan seperti ini hanya dibiarkan menggantung. Konsolidasi ini adalah bentuk kontrol publik,” tegasnya.
Andi Rifal menegaskan bahwa GRT akan tetap mengawal proses ini hingga ada kejelasan dari lembaga terkait.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir dan anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari yang belakangan menjadi perhatian publik.
GRT menilai isu tersebut tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penanganan tegas dari lembaga dan partai terkait. Melalui konsolidasi ini, GRT menegaskan tiga tuntutan utama yang akan disuarakan peserta aksi.
Dalam undangan resmi konsolidasi, GRT menyampaikan agenda tekanan moral terhadap lembaga etik dan partai. Tiga poin tuntutan tersebut yakni:
1. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk segera memproses dugaan pelanggaran moral dan kode etik secara transparan.
2. Menuntut DPW PKB Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas terhadap kader yang disebut dalam polemik tersebut.
3. Menggelar aksi mengepung lokasi Muswil DPW PKB Sulsel sebagai bentuk desakan agar isu ini tidak disikapi setengah hati.
GRT menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas lembaga publik tetap terjaga.
Perwakilan GRT, Andi Rifal, menegaskan bahwa konsolidasi terbuka ini bertujuan mendorong kepastian penanganan laporan masyarakat, bukan memperkeruh situasi.
“Isu ini sudah viral, dan semua orang membicarakannya. Kami tidak ingin melihat dugaan seperti ini hanya dibiarkan menggantung. Konsolidasi ini adalah bentuk kontrol publik,” tegasnya.
Andi Rifal menegaskan bahwa GRT akan tetap mengawal proses ini hingga ada kejelasan dari lembaga terkait.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Jeneponto Desak BBWS Siapkan Ekskavator di Waduk Kelara Karalloe
Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang, Rabu (14/1/2026).
Rabu, 14 Jan 2026 19:32
Sulsel
Air Irigasi dari Bendungan Karalloe Tersendat, Komisi III DPRD Langsung Bergerak
Petani di Kabupaten Jeneponto mengeluhkan tersendatnya suplai air irigasi dari Bendungan Karalloe selama beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat Komisi III DPRD setempat langsung bergerak.
Selasa, 30 Des 2025 15:14
Sulsel
Belasan Tahun Honorer, Pasutri di Jeneponto Ini Resmi jadi P3K Paruh Waktu
A. Samad Sibali M. Nur mengaku sudah 17 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer di DPRD Jeneponto, begitu juga dengan Istrinya Nur Jannah yang telah mengabdi selama 11 tahun di DPRD Jeneponto.
Senin, 29 Des 2025 14:25
News
Bukti Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Jeneponto Diserahkan ke BK
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jeneponto menerima sejumlah bukti atas dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret nama Wakil Pimpinan DPRD Jeneponto Muh Basir.
Kamis, 25 Des 2025 07:58
News
PKB Jeneponto Buka Suara Soal Dugaan Skandal Perselingkuhan Kader
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jeneponto akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan salah satu kadernya terlibat skandal perselingkuhan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Sabtu, 13 Des 2025 10:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Manggala dan Biringkanaya Penerima Terbanyak Program Iuran Sampah Gratis
2
Mubes XII IKBIM KIP UNM Wadah Evaluasi dan Perumusan Gagasan Strategis
3
Di Tengah Dinamika Kota Makassar, Bukit Baruga Hadirkan Hunian Menawarkan Ketenangan
4
Imigrasi Siapkan Lompatan Digital, Fokus Layanan dan Penegakan Hukum
5
PLN dan Pemkab Kepulauan Talaud Sinergi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Manggala dan Biringkanaya Penerima Terbanyak Program Iuran Sampah Gratis
2
Mubes XII IKBIM KIP UNM Wadah Evaluasi dan Perumusan Gagasan Strategis
3
Di Tengah Dinamika Kota Makassar, Bukit Baruga Hadirkan Hunian Menawarkan Ketenangan
4
Imigrasi Siapkan Lompatan Digital, Fokus Layanan dan Penegakan Hukum
5
PLN dan Pemkab Kepulauan Talaud Sinergi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan