Air Irigasi dari Bendungan Karalloe Tersendat, Komisi III DPRD Langsung Bergerak
Selasa, 30 Des 2025 15:14
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto meninjau langsung pengerjaan di kawasan Bendungan Karalloe yang mengakibatkan distribusi air irigasi terganggu. Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
JENEPONTO - Petani di Kabupaten Jeneponto mengeluhkan tersendatnya suplai air irigasi dari Bendungan Karalloe selama beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat Komisi III DPRD setempat langsung melakukan peninjauan di bendungan, Selasa (30/12/2025).
Keluhan ini datang dari petani di Kecamatan Kelara, Turatea, Batang dan Tarowang. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawah, padahal musim tanam telah berjalan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada gagal tanam hingga penurunan hasil panen jika tidak segera ditangani.
“Air dari bendungan tidak mengalir, sementara petani butuh air karena sudah mulai masuk musim tanam,” keluh salah seorang petani.
Dalam kunjungan ke Bendungan Kareloe, Komisi III DPRD Jeneponto dipimpin Ketua Anwar Jaya bersama Sekretaris Komisi III Hariyanto. Rombongan meninjau langsung kondisi bendungan, pintu air, serta saluran irigasi primer dan sekunder.
Dari hasil pantauan Komisi III DPRD Jeneponto ditemukan adanya pekerjaan saluran air di Bendungan Kelara Karalloe oleh pihak Balai Pompengan sehingga aliran air tidak berjalan maksimal.
Komisi III DPRD Jeneponto memastikan, dari hasil pertemuannya dengan pihak pengelola air di Bedungan Karalloe, air irigasi akan mulai dialirkan pada awal Januari 2026.
"Insyaallah diupayakan semoga pekerjaan saluran oleh BaLai Pompengan cepat terselesaikan, hingga bisa dialirkan di awal Januari," kata salah satu petugas bendungan, seperti ditirukan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Jeneponto Hariyanto.
Komisi III DPRD Jeneponto menegaskan bahwa persoalan irigasi merupakan kebutuhan vital bagi petani dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
DPRD berkomitmen untuk segera memanggil pihak terkait, termasuk Balai Pengelola Bendungan dan instansi teknis di daerah, guna mencari solusi konkret.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. Aspirasi petani ini akan kami tindak lanjuti, dan kami minta agar ada langkah cepat supaya air irigasi bisa kembali mengalir,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III juga meminta pihak pengelola Bendungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem irigasi termasuk perawatan rutin dan penanganan kerusakan saluran agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Para petani di beberapa Kecamatan di Jeneponto berharap agar hasil peninjauan Komisi III DPRD Jeneponto ini tidak hanya sebatas kunjungan, tetapi benar-benar diikuti dengan tindakan nyata.
Keluhan ini datang dari petani di Kecamatan Kelara, Turatea, Batang dan Tarowang. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawah, padahal musim tanam telah berjalan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada gagal tanam hingga penurunan hasil panen jika tidak segera ditangani.
“Air dari bendungan tidak mengalir, sementara petani butuh air karena sudah mulai masuk musim tanam,” keluh salah seorang petani.
Dalam kunjungan ke Bendungan Kareloe, Komisi III DPRD Jeneponto dipimpin Ketua Anwar Jaya bersama Sekretaris Komisi III Hariyanto. Rombongan meninjau langsung kondisi bendungan, pintu air, serta saluran irigasi primer dan sekunder.
Dari hasil pantauan Komisi III DPRD Jeneponto ditemukan adanya pekerjaan saluran air di Bendungan Kelara Karalloe oleh pihak Balai Pompengan sehingga aliran air tidak berjalan maksimal.
Komisi III DPRD Jeneponto memastikan, dari hasil pertemuannya dengan pihak pengelola air di Bedungan Karalloe, air irigasi akan mulai dialirkan pada awal Januari 2026.
"Insyaallah diupayakan semoga pekerjaan saluran oleh BaLai Pompengan cepat terselesaikan, hingga bisa dialirkan di awal Januari," kata salah satu petugas bendungan, seperti ditirukan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Jeneponto Hariyanto.
Komisi III DPRD Jeneponto menegaskan bahwa persoalan irigasi merupakan kebutuhan vital bagi petani dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
DPRD berkomitmen untuk segera memanggil pihak terkait, termasuk Balai Pengelola Bendungan dan instansi teknis di daerah, guna mencari solusi konkret.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. Aspirasi petani ini akan kami tindak lanjuti, dan kami minta agar ada langkah cepat supaya air irigasi bisa kembali mengalir,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III juga meminta pihak pengelola Bendungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem irigasi termasuk perawatan rutin dan penanganan kerusakan saluran agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Para petani di beberapa Kecamatan di Jeneponto berharap agar hasil peninjauan Komisi III DPRD Jeneponto ini tidak hanya sebatas kunjungan, tetapi benar-benar diikuti dengan tindakan nyata.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Petani Wanasari Beralih ke Semangka dan Melon, Omzet Kotor Tembus Rp80 Juta per Musim
Sejumlah petani di Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, beralih menanam semangka dan melon setelah menilai hasilnya lebih menjanjikan dibanding padi.
Kamis, 24 Sep 2026 19:57
News
Sekwan Terima Surat Usulan Pergantian Ketua DPRD Jeneponto dari DPP Nasdem
Sekretariat DPRD Jeneponto telah menerima surat penyampaian pengusulan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dari DPP Partai Nasdem.
Senin, 14 Sep 2026 17:51
Sulsel
Sawah Mengering, Masmindo Bantu Petani Luwu Cegah Ancaman Gagal Panen
Secara keseluruhan, bantuan tersebut menjangkau sekitar 70 hektare lahan pertanian yang tersebar di Tampumia Radda, Balo-Balo, Kurusumanga, dan Senga Selatan.
Jum'at, 11 Sep 2026 09:24
Sulsel
Didis Suryadi Dicopot sebagai Ketua DPRD Jeneponto, NasDem Usulkan Sumarni Kr Layu
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi mengeluarkan keputusan terkait pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sumarni Kr. Layu diusulkan menggantikan Didis Suryadi untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Kamis, 03 Sep 2026 20:29
News
FKR Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran Makan-Minum DPRD Jeneponto
Federasi Keadilan Rakyat (FKR) melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja makanan dan minuman (mamin) rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto.
Selasa, 01 Sep 2026 18:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Warga Jalan Cemara NTI Protes Jalan Rusak, Dinas PU Pastikan Perbaikan 2027
2
Menakar Keadilan Substantif Putusan MK: Ijazah, Kekuasaan, dan Konstitusi
3
Musda REI Sulsel Memanas, 100 Lebih Pengembang Pilih Tak Hadir
4
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
5
Kahfi Pimpin PAN Sulsel 5 Periode, Usung Spirit Tembus 3 Besar di Pemilu 2029
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Warga Jalan Cemara NTI Protes Jalan Rusak, Dinas PU Pastikan Perbaikan 2027
2
Menakar Keadilan Substantif Putusan MK: Ijazah, Kekuasaan, dan Konstitusi
3
Musda REI Sulsel Memanas, 100 Lebih Pengembang Pilih Tak Hadir
4
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
5
Kahfi Pimpin PAN Sulsel 5 Periode, Usung Spirit Tembus 3 Besar di Pemilu 2029