home sulsel

DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara

Rabu, 10 Desember 2025 - 20:21 WIB
Komisi C DPRD Sulsel menggelar rapat terkait polemik lahan hibah Pemprov untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Luwu Utara, berlangsung di Kantor DPRD Sulsel pada Rabu (10/12/2025). Istimewa
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.

Lahan seluas 74 hektare yang dihibahkan Pemprov Sulsel untuk Batalyon TNI di Luwu Utara diprotes masyarakat setempat.

Masalahnya, beberapa hektare lahan yang dihibahkan pemprov, sudah ditanami sawit dan diolah masyarakat secara turun temurun. Bahkan diklaim sebagai tanah ulayat.

Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta mengatakan, pihaknya sudah memanggil BKAD Sulsel dan Dinas Perkebunan untuk mencari solusi polemik lahan Batalyon.

"Rapat kita tadi baru menginventarisasi permasalahan yang ada, kemudian mencari solusi terbaik. Besok baru kita rapat dengar pendapat terkait hibah lahan itu," ujar Andre Prasetyo Tanta di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (10/12/2025).

Legislator Nasdem ini menjelaskan RDP polemik lahan hibah Batalyon akan menghadirkan DPRD Luwu Utara, tokoh masyarakat maupun pihak Kodam XIV/Hasanuddin.

"Kita juga undang pihak Batalyon dan DPRD Luwu Utara untuk mencari solusi terbaik terkait masalah lahan di sana," jelas Andre.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya