DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara

MAKASSAR - Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.

Lahan seluas 74 hektare yang dihibahkan Pemprov Sulsel untuk Batalyon TNI di Luwu Utara diprotes masyarakat setempat.

Masalahnya, beberapa hektare lahan yang dihibahkan pemprov, sudah ditanami sawit dan diolah masyarakat secara turun temurun. Bahkan diklaim sebagai tanah ulayat.

Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta mengatakan, pihaknya sudah memanggil BKAD Sulsel dan Dinas Perkebunan untuk mencari solusi polemik lahan Batalyon.

"Rapat kita tadi baru menginventarisasi permasalahan yang ada, kemudian mencari solusi terbaik. Besok baru kita rapat dengar pendapat terkait hibah lahan itu," ujar Andre Prasetyo Tanta di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (10/12/2025).

Legislator Nasdem ini menjelaskan RDP polemik lahan hibah Batalyon akan menghadirkan DPRD Luwu Utara, tokoh masyarakat maupun pihak Kodam XIV/Hasanuddin.

"Kita juga undang pihak Batalyon dan DPRD Luwu Utara untuk mencari solusi terbaik terkait masalah lahan di sana," jelas Andre.

Menurut Andre, polemik lahan hibah Batalyon harus dibahas bersama demi menghasilkan keputusan terbaik kepada semua pihak.

DPRD Sulsel kata Andre, mempertimbangkan kompensasi kepada warga terdampak pembangunan Batalyon di Rampoang, Luwu Utara.

"Lahan tersebut milik Pemprov Sulsel, itu sudah ada alas haknya, tinggal kita bicarakan baik-baik dengan masyarakat yang terdampak," tandas Andre.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sulsel dari Dapil Luwu Raya, Andi Saifuddin Patahuddin menyebut, polemik lahan Batalyon masuk ke meja dewan berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kita bawa ke DPRD Sulsel untuk RDP karena ini aspirasi langsung masyarakat kita di sana," kata Saifuddin Patahuddin.

"Jadi besok kita bahas bersama, semoga ada solusi terbaik. Karena bagaimana pun, pembangunan Batalyon ini adalah program Presiden Prabowo," imbuh legislator Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf. Budi Wirman mengatakan, Batalyon tersebut dirancang memiliki berbagai kompi yang bergerak di bidang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jadi Yon TP ini, namanya Yon Teritorial Pembangunan, itu terdiri dari pasukan-pasukan kompi. Intinya itu ada kompi peternakan di sana, ada kompi pertanian, ada kompi kesehatan,” kata Wirman beberapa waktu lalu.

Soal polemik lahan dengan warga, Wirman memastikan masalah itu merupakan ranah Pemprov Sulsel dan masyarakat.

TNI menduduki lahan Batalyon turun ke lapangan setelah lahan yang dihibahkan pemerintah dinyatakan beres.

“Jadi kita TNI AD hanya menerima lahan yang sudah diserahkan oleh Pemda, masalah status lahan itu Pemda yang ngurus, atau bersengketa atau gimana, itu Pemda yang ngurus,” jelasnya.