KIMA Perkuat Perlindungan Aset Negara Lewat MoU dengan Kejari
Kamis, 12 Mar 2026 00:56
Pimpinan PT KIMA bersama Kejari Makassar usai penandatanganan MoU. Foto: Istimewa
MAKASSAR - PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), bagian dari Holding BUMN Danareksa, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Senin (9/3).
MoU ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, S.H., M.H., dan Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar, Alif Abadi. Penandatanganan tersebut turut disaksikan jajaran pejabat Kejari Makassar dan manajemen KIMA.
"Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kedua pihak dalam penanganan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan, pengelolaan, dan pemulihan aset negara," bunyi siaran pers yang diterima redaksi.
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Makassar akan memberikan pendampingan hukum kepada KIMA melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pendampingan ini mencakup upaya pengamanan aset serta penguatan penegakan hukum yang berkaitan dengan aset milik negara.
KIMA kata Alif Abadi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus menjaga aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Senin (9/3).
MoU ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, S.H., M.H., dan Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar, Alif Abadi. Penandatanganan tersebut turut disaksikan jajaran pejabat Kejari Makassar dan manajemen KIMA.
"Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kedua pihak dalam penanganan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan, pengelolaan, dan pemulihan aset negara," bunyi siaran pers yang diterima redaksi.
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Makassar akan memberikan pendampingan hukum kepada KIMA melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pendampingan ini mencakup upaya pengamanan aset serta penguatan penegakan hukum yang berkaitan dengan aset milik negara.
KIMA kata Alif Abadi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus menjaga aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
PT KIMA Gandeng Kejati Sulsel Perkuat Kepastian Hukum Investasi
PT Kawasan Industri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara guna melindungi aset kawasan industri milik negara dan daerah.
Jum'at, 30 Okt 2026 15:48
Makassar City
PDAM Makassar dan KIMA Bahas Pasokan Air Industri
Perumda Air Minum Kota Makassar dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) berkoordinasi membahas kebutuhan air bersih bagi sejumlah pabrik di kawasan industri KIMA, menyusul kondisi musim kemarau.
Senin, 19 Okt 2026 20:38
Ekbis
Honda Experience Day Asmo Sulsel di KIMA Hadirkan Produk, Layanan hingga Donor Darah
Asmo Sulsel memperkuat kedekatan dengan pelaku usaha di kawasan industri melalui Honda Experience Day di PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kamis, 24 September 2026.
Kamis, 24 Sep 2026 16:11
News
Cabjari Camba Hentikan Kasus Dugaan Pungli Redistribusi Tanah di Desa Labuaja
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam program redistribusi tanah tahun 2023 di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dinyatakan selesai oleh Kejaksaan Negeri Maros.
Kamis, 07 Mei 2026 15:11
News
Mira Hayati Ajukan Cicilan Denda Rp1 Miliar, Jaminkan Sertifikat Ruko ke Kejari
Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mencatat perkembangan dalam proses eksekusi pidana denda terhadap terpidana kasus kosmetik ilegal, Mira Hayati.
Sabtu, 04 Apr 2026 18:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Gowa Siapkan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya di Bungung Barania
2
Menyeberangi Laut dan Melawan Cuaca, Kisah Teknisi Telkomsel Menjaga Sinyal
3
Kosabangsa 2026 di Kampung Mibi: Teknologi Bioflok dan Magot Dorong Kemandirian Warga Asli Papua
4
PLN Regional Makassar Jadikan Semangat Pahlawan Inspirasi Pengabdian Menerangi Negeri
5
Cegah Narkoba Sejak Dini, TP PKK Gowa Edukasi 100 Siswa SMP
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Gowa Siapkan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya di Bungung Barania
2
Menyeberangi Laut dan Melawan Cuaca, Kisah Teknisi Telkomsel Menjaga Sinyal
3
Kosabangsa 2026 di Kampung Mibi: Teknologi Bioflok dan Magot Dorong Kemandirian Warga Asli Papua
4
PLN Regional Makassar Jadikan Semangat Pahlawan Inspirasi Pengabdian Menerangi Negeri
5
Cegah Narkoba Sejak Dini, TP PKK Gowa Edukasi 100 Siswa SMP