YPKDS Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Program Penanganan HIV
Sabtu, 26 Sep 2026 07:47
Peserta kegiatan workshop di Hotel Four Points by Sheraton, Jumat (25/9/2026), swafoto di sela-sela kegiatan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) mendorong penguatan pembiayaan domestik untuk memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV di Kota Makassar.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program atau Workshop Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
Bertajuk “Indonesia HIV Response: Eliminating The AIDS Epidemic in Indonesia by 2030”, agenda tersebut mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta serta pemangku kepentingan terkait.
Direktur YPKDS, Rachman Rahim, mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mendorong adanya komitmen bersama untuk memastikan program HIV tetap berjalan di tengah tantangan pendanaan kesehatan.
"Keberlanjutan program tidak dapat hanya mengandalkan pendanaan dari donor, sehingga diperlukan penguatan sumber daya domestik serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya, Jumat (25/9/2026).
Fungsional Perencana Ahli Madya, Ikhsan, menekankan bahwa keberlanjutan penanganan HIV tidak cukup hanya dengan menambah pagu anggaran.
Menurutnya, kebutuhan penanggulangan HIV harus menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi.
“Keberlanjutan isu ini bukan hanya menambah pagu. Bukan hanya anggaran, tetapi memastikan kebutuhan menjadi bagian dari sistem pembangunan,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa penanggulangan HIV tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
Persoalan tersebut bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan hingga pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Umum, dan SDM BAZNAS Kota Makassar, Prof. Yusriani, menyampaikan peluang kolaborasi antara BAZNAS dan program penanggulangan HIV.
Ia menjelaskan, salah satu program utama BAZNAS Kota Makassar yang berkaitan dengan kebutuhan ODHIV dan kelompok rentan adalah program Makassar Sehat.
Melalui program tersebut, ODHIV maupun kelompok rentan yang memenuhi kriteria dapat mengajukan bantuan, antara lain untuk biaya pengobatan, transportasi layanan kesehatan, vitamin hingga bantuan makanan untuk mendukung status gizi.
Menurut Yusriani, sumber dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok yang memenuhi ketentuan sebagai mustahik, sementara kegiatan sosial dan pemberdayaan dapat didukung melalui dana infak.
“Jadi sangat memungkinkan untuk saling berkolaborasi dalam penanggulangan kasus HIV karena ini terkait dengan kesehatan umat yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Workshop tersebut diharapkan menghasilkan penguatan komitmen bersama dalam memobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui APBD, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana desa, CSR serta dukungan kebijakan daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut mendorong agar program HIV terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renja perangkat daerah hingga APBD.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHIV tetap berjalan secara berkelanjutan menuju target eliminasi AIDS 2030.
YPKDS sendiri selama ini menjalankan berbagai kegiatan pendampingan dan dukungan psikososial bagi Orang dengan HIV (ODHIV), termasuk di Kota Makassar.
Workshop tersebut digelar sebagai respons terhadap menurunnya komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan, terbatasnya alokasi anggaran khusus HIV dalam APBD, serta belum meratanya pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya keberlanjutan pembiayaan program HIV.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program atau Workshop Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
Bertajuk “Indonesia HIV Response: Eliminating The AIDS Epidemic in Indonesia by 2030”, agenda tersebut mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta serta pemangku kepentingan terkait.
Direktur YPKDS, Rachman Rahim, mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mendorong adanya komitmen bersama untuk memastikan program HIV tetap berjalan di tengah tantangan pendanaan kesehatan.
"Keberlanjutan program tidak dapat hanya mengandalkan pendanaan dari donor, sehingga diperlukan penguatan sumber daya domestik serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya, Jumat (25/9/2026).
Fungsional Perencana Ahli Madya, Ikhsan, menekankan bahwa keberlanjutan penanganan HIV tidak cukup hanya dengan menambah pagu anggaran.
Menurutnya, kebutuhan penanggulangan HIV harus menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi.
“Keberlanjutan isu ini bukan hanya menambah pagu. Bukan hanya anggaran, tetapi memastikan kebutuhan menjadi bagian dari sistem pembangunan,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa penanggulangan HIV tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
Persoalan tersebut bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan hingga pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Umum, dan SDM BAZNAS Kota Makassar, Prof. Yusriani, menyampaikan peluang kolaborasi antara BAZNAS dan program penanggulangan HIV.
Ia menjelaskan, salah satu program utama BAZNAS Kota Makassar yang berkaitan dengan kebutuhan ODHIV dan kelompok rentan adalah program Makassar Sehat.
Melalui program tersebut, ODHIV maupun kelompok rentan yang memenuhi kriteria dapat mengajukan bantuan, antara lain untuk biaya pengobatan, transportasi layanan kesehatan, vitamin hingga bantuan makanan untuk mendukung status gizi.
Menurut Yusriani, sumber dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok yang memenuhi ketentuan sebagai mustahik, sementara kegiatan sosial dan pemberdayaan dapat didukung melalui dana infak.
“Jadi sangat memungkinkan untuk saling berkolaborasi dalam penanggulangan kasus HIV karena ini terkait dengan kesehatan umat yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Workshop tersebut diharapkan menghasilkan penguatan komitmen bersama dalam memobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui APBD, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana desa, CSR serta dukungan kebijakan daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut mendorong agar program HIV terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renja perangkat daerah hingga APBD.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHIV tetap berjalan secara berkelanjutan menuju target eliminasi AIDS 2030.
YPKDS sendiri selama ini menjalankan berbagai kegiatan pendampingan dan dukungan psikososial bagi Orang dengan HIV (ODHIV), termasuk di Kota Makassar.
Workshop tersebut digelar sebagai respons terhadap menurunnya komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan, terbatasnya alokasi anggaran khusus HIV dalam APBD, serta belum meratanya pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya keberlanjutan pembiayaan program HIV.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Tekan Kasus HIV Remaja, Dinkes Sulsel Gelar Skrining Serentak di 24 Daerah
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkuat langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS, khususnya di kalangan remaja.
Kamis, 24 Sep 2026 12:18
Sulsel
Penderita HIV/AIDS Maros Bertambah, Didominasi Hubungan LSL
Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berjumlah sekitar 165 jiwa.
Senin, 01 Des 2025 14:50
News
PT Vale Dorong Kolaka Sehat Lewat Sosialisasi Pencegahan HIV-AIDS & TB
HIV-AIDS dan TB masih menjadi masalah kesehatan serius, baik secara global maupun lokal. Olehnya itu, PT Vale berinisiatif melakukan edukasi pencegahan.
Jum'at, 17 Okt 2025 07:16
Sulsel
Legislator Andi Hadi Desak Perda LGBT dan HIV Masuk Prolegda 2026
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) khusus terkait LGBT dan HIV/AIDS untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026.
Kamis, 25 Sep 2025 10:12
Makassar City
Dinkes Sulsel dan Makassar Visitasi Izin Operasional RS UIN Alauddin
Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar menerima visitasi dari Tim Ahli Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar.
Rabu, 19 Feb 2025 13:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bertahun-Tahun Mangkrak, Warga Tole-Tole Desak Pindahkan Ekskavator dari Badan Jalan
2
Sitti Husniah Talenrang jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PBG
3
YBM PLN Rayakan Milad ke-20 dengan Servis Gratis bagi 120 Pengemudi Ojol
4
Bupati AAS Ungkap Proyek Triliunan Masuk Bone, Ribuan Lapangan Kerja Terbuka
5
Pertamina Gandeng Mahasiswa Perkuat Pengawasan Distribusi BBM & LPG Bersubsidi di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bertahun-Tahun Mangkrak, Warga Tole-Tole Desak Pindahkan Ekskavator dari Badan Jalan
2
Sitti Husniah Talenrang jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PBG
3
YBM PLN Rayakan Milad ke-20 dengan Servis Gratis bagi 120 Pengemudi Ojol
4
Bupati AAS Ungkap Proyek Triliunan Masuk Bone, Ribuan Lapangan Kerja Terbuka
5
Pertamina Gandeng Mahasiswa Perkuat Pengawasan Distribusi BBM & LPG Bersubsidi di Sulsel