Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Ahmad Muhaimin
Kamis, 11 Desember 2025 - 22:02 WIB
Kementerian PU bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan DPRD Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2025). IST
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan itu disaksikan Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2025).
Total anggaran yang digelontorkan pada tahap pertama sebesar Rp90 miliar. Dana ini mencakup penanganan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar, usai dibakar demonstran pada Agustus 2025 lalu.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulawesi Selatan, M Yamin Thalib menjelaskan, kontrak pekerjaan untuk Kota Makassar dan Sulsel disatukan dalam satu paket. Anggaran tahap pertama, mencakup rehabilitasi gedung.
Di DPRD Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 11 masa bangunan, termasuk satu gedung yang akan direkonstruksi yaitu gedung sekretariat yang mengalami kerusakan parah.
“Untuk DPRD Provinsi, itu ada 11 kalau tidak salah masa bangunan gedung, itu ada satu juga bangunan yang dilakukan rekonstruksi, bangunan sekretariat yang memang hancur pada saat terjadi kebakaran,” kata Yamin.
Sementara itu, gedung utama DPRD Sulsel atau ruang rapat paripurna tidak masuk kategori rekonstruksi. Hanya rehabilitasi.
Kegiatan itu disaksikan Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2025).
Total anggaran yang digelontorkan pada tahap pertama sebesar Rp90 miliar. Dana ini mencakup penanganan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar, usai dibakar demonstran pada Agustus 2025 lalu.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulawesi Selatan, M Yamin Thalib menjelaskan, kontrak pekerjaan untuk Kota Makassar dan Sulsel disatukan dalam satu paket. Anggaran tahap pertama, mencakup rehabilitasi gedung.
Di DPRD Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 11 masa bangunan, termasuk satu gedung yang akan direkonstruksi yaitu gedung sekretariat yang mengalami kerusakan parah.
“Untuk DPRD Provinsi, itu ada 11 kalau tidak salah masa bangunan gedung, itu ada satu juga bangunan yang dilakukan rekonstruksi, bangunan sekretariat yang memang hancur pada saat terjadi kebakaran,” kata Yamin.
Sementara itu, gedung utama DPRD Sulsel atau ruang rapat paripurna tidak masuk kategori rekonstruksi. Hanya rehabilitasi.