Dianggap Sejahtera, 500 Keluarga Penerima Manfaat PKH di Maros Dihapus
Najmi S Limonu
Kamis, 08 Januari 2026 - 17:45 WIB
Ilustrasi. Foto: Istimewa
Sebanyak 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Maros dihapus dari daftar penerima bantuan sosial sepanjang 2025.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar mengatakan, penghapusan KPM dari daftar penerima ini dilakukan karena mereka dinilai telah masuk dalam kategori keluarga sejahtera.
Penghapusan ini telah melalui mekanisme graduasi dengan sejumlah indikator utama. Salah satunya adalah pendapatan keluarga yang telah stabil.
"Penghasilan bulanan keluarga sudah berada di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat," ujar mantan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak kabupaten Maros ini.
Tak hanya itu kata dia, keluarga penerima yang telah memiliki aset produktif seperti rumah layak huni, lahan, atau kendaraan bermotor juga dinilai sudah mampu secara ekonomi.
"Termasuk juga status pekerjaan formal, misalnya ada anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, PPPK, TNI, Polri, atau perangkat desa," jelasnya.
Indikator berikutnya menyangkut pola konsumsi dan tagihan, seperti penggunaan listrik dengan daya tinggi atau kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1 dan 2.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar mengatakan, penghapusan KPM dari daftar penerima ini dilakukan karena mereka dinilai telah masuk dalam kategori keluarga sejahtera.
Penghapusan ini telah melalui mekanisme graduasi dengan sejumlah indikator utama. Salah satunya adalah pendapatan keluarga yang telah stabil.
"Penghasilan bulanan keluarga sudah berada di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat," ujar mantan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak kabupaten Maros ini.
Tak hanya itu kata dia, keluarga penerima yang telah memiliki aset produktif seperti rumah layak huni, lahan, atau kendaraan bermotor juga dinilai sudah mampu secara ekonomi.
"Termasuk juga status pekerjaan formal, misalnya ada anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, PPPK, TNI, Polri, atau perangkat desa," jelasnya.
Indikator berikutnya menyangkut pola konsumsi dan tagihan, seperti penggunaan listrik dengan daya tinggi atau kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1 dan 2.