Setelah Viral, Guru Honorer dan Kepsek SDN 7 Bontoramba Jeneponto Berdamai
Sulaiman Nai
Senin, 12 Januari 2026 - 20:27 WIB
Hajarah dan Sri Kurnia Rahayu bersalaman disaksikan Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Basri. Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Jeneponto, Basri, memastikan guru honorer UPT SDN 7 Bontoramba, Sri Kurnia Rahayu, tidak dipecat dan tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa.
Hal itu disampaikan Basri usai memimpin rapat dan mediasi antara Sri Kurnia Rahayu dan Kepala UPT SDN 7 Bontoramba, Hajarah, Senin (12/1/2026).
“Secara fakta di lapangan tidak ada pemecatan, buktinya guru masih ada dan mengajar. Mungkin hanya bahasa spontanitas dari kepala sekolah,” ujar Basri.
Basri menyayangkan pernyataan kepala sekolah yang dinilai bernada keras hingga memicu kegaduhan di ruang publik sampai viral. Meski begitu, ia menegaskan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kita sudah damaikan,” katanya singkat.
Terkait polemik penempatan guru, Basri menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur prioritas tenaga pengajar, yakni PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.
“Undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini dijelaskan bahwa memang diprioritaskan PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu untuk mengajar,” jelasnya.
Hal itu disampaikan Basri usai memimpin rapat dan mediasi antara Sri Kurnia Rahayu dan Kepala UPT SDN 7 Bontoramba, Hajarah, Senin (12/1/2026).
“Secara fakta di lapangan tidak ada pemecatan, buktinya guru masih ada dan mengajar. Mungkin hanya bahasa spontanitas dari kepala sekolah,” ujar Basri.
Basri menyayangkan pernyataan kepala sekolah yang dinilai bernada keras hingga memicu kegaduhan di ruang publik sampai viral. Meski begitu, ia menegaskan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kita sudah damaikan,” katanya singkat.
Terkait polemik penempatan guru, Basri menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur prioritas tenaga pengajar, yakni PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.
“Undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini dijelaskan bahwa memang diprioritaskan PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu untuk mengajar,” jelasnya.