Hartono Jamin Perda Parkir Makassar Selesai 2026, Atur Skema dan Sanksi Tegas
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Jum'at, 16 Januari 2026 - 15:06 WIB
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono saat diwawancarai di Gedung Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Rabu (14/1/2026). Foto: Istimewa
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Parkir yang masuk dalam program legislasi tahun sebelumnya belum sempat dirampungkan. Oleh karena itu, pembahasannya dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada 2026.
Hartono menjelaskan, salah satu kendala utama dalam proses pembahasan adalah belum adanya kesepakatan terkait klasifikasi pungutan parkir, apakah akan ditetapkan sebagai retribusi atau jasa layanan parkir.
"Kalau dia retribusi maka tidak boleh Perumda yang menarik, mesti OPD, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kalau kita menggunakan jasa layanan parkir, itu baru boleh masuk ke Perumda," jelasnya kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan bahwa dinamika sempat terjadi dalam pembahasan terakhir di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham), menyusul masukan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar yang menilai perlunya koordinasi dengan Dinas Perhubungan.
Menurut Hartono, pelibatan Dinas Perhubungan mengindikasikan bahwa skema yang dibahas mengarah pada retribusi parkir.
"Itu artinya bukan Perumda Parkir yang mengelola. Makanya belum terjadi, tapi saya dengar terakhir itu kembali ditarik ke jasa layanan parkir. Artinya ranahnya ada di Perumda Parkir kita. Mudah-mudahan di 2026 selesai," ujar Hartono.
Ia menegaskan, Perda terbaru nantinya juga akan mengatur sanksi bagi masyarakat yang parkir sembarangan. Adapun ketentuan mengenai denda akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis turunan dari Perda.
Hartono menjelaskan, salah satu kendala utama dalam proses pembahasan adalah belum adanya kesepakatan terkait klasifikasi pungutan parkir, apakah akan ditetapkan sebagai retribusi atau jasa layanan parkir.
"Kalau dia retribusi maka tidak boleh Perumda yang menarik, mesti OPD, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kalau kita menggunakan jasa layanan parkir, itu baru boleh masuk ke Perumda," jelasnya kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan bahwa dinamika sempat terjadi dalam pembahasan terakhir di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham), menyusul masukan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar yang menilai perlunya koordinasi dengan Dinas Perhubungan.
Menurut Hartono, pelibatan Dinas Perhubungan mengindikasikan bahwa skema yang dibahas mengarah pada retribusi parkir.
"Itu artinya bukan Perumda Parkir yang mengelola. Makanya belum terjadi, tapi saya dengar terakhir itu kembali ditarik ke jasa layanan parkir. Artinya ranahnya ada di Perumda Parkir kita. Mudah-mudahan di 2026 selesai," ujar Hartono.
Ia menegaskan, Perda terbaru nantinya juga akan mengatur sanksi bagi masyarakat yang parkir sembarangan. Adapun ketentuan mengenai denda akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis turunan dari Perda.