Sejumlah Warga Di Kawasan Industri Malili Sepakati Nilai Kerohiman Pemerintah
Tim SINDOmakassar
Kamis, 22 Januari 2026 - 16:13 WIB
Sejumlah warga penggarap dilahan milik Pemkab Luwu Timur di Kawasan Industri di desa Harapan, Kecamatan Malili menyepakati nilai Kerohiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Foto: Istimewa
Sejumlah warga penggarap dilahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur di Kawasan Industri di desa Harapan, Kecamatan Malili menyepakati nilai Kerohiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Lahan ini nantinya akan dibangunkan Industri yang terintegrasi atau Smelter Nikkel.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan kabupaten Luwu Timur, Andi Muhammad Reza mengatakan, Pemerintah saat ini telah menetapkan nilai Kerohiman untuk mengganti nilai tanaman dan bangunan warga penggarap dilahan kawasan industri tersebut.
Nilai tersebut, kata Reza, ditetapkan berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga Pemerintah mengedepankan asas keadilan dan sosial berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. “Kita telah menetapkan nilai Kerohiman untuk warga kita yang ada didalam kawasan itu,” katanya.
Saat ini, sejumlah warga telah datang ke Pemerintah dan mengaku telah menyetujui nilai Kerohiman ini. “Sudah ada beberapa warga yang kita buatkan berita acara karena sepakat dengan nilai tersebut,” ungkap Reza kepada media ini, Kamis 22 Januari 2026.
Reza menambahkan, Kawasan industri ini merupakan lahan atau aset milik Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dengan legalitas sertifikat dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 atas nama pemegang hak Pemerintah kabupaten Luwu Timur.
“Jadi sebagai pemegang hak atas tanah tersebut maka Pemerintah memberikan uang Kerohiman sebagai bentuk perhatian sosial kepada masyarakat yang selama ini menempati atau menggarap lahan tersebut,” kata Reza.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan, Muhtar mengatakan, perhitungan nilai Kerohiman untuk tanaman ada dua kategori yakni, belum menghasilkan dan sudah menghasilkan. Kata Muhtar, tanaman belum menghasilkan dihitung berdasarkan harga bibit dan biaya tanam serta pemupukan awal.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan kabupaten Luwu Timur, Andi Muhammad Reza mengatakan, Pemerintah saat ini telah menetapkan nilai Kerohiman untuk mengganti nilai tanaman dan bangunan warga penggarap dilahan kawasan industri tersebut.
Nilai tersebut, kata Reza, ditetapkan berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga Pemerintah mengedepankan asas keadilan dan sosial berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. “Kita telah menetapkan nilai Kerohiman untuk warga kita yang ada didalam kawasan itu,” katanya.
Saat ini, sejumlah warga telah datang ke Pemerintah dan mengaku telah menyetujui nilai Kerohiman ini. “Sudah ada beberapa warga yang kita buatkan berita acara karena sepakat dengan nilai tersebut,” ungkap Reza kepada media ini, Kamis 22 Januari 2026.
Reza menambahkan, Kawasan industri ini merupakan lahan atau aset milik Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dengan legalitas sertifikat dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 atas nama pemegang hak Pemerintah kabupaten Luwu Timur.
“Jadi sebagai pemegang hak atas tanah tersebut maka Pemerintah memberikan uang Kerohiman sebagai bentuk perhatian sosial kepada masyarakat yang selama ini menempati atau menggarap lahan tersebut,” kata Reza.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan, Muhtar mengatakan, perhitungan nilai Kerohiman untuk tanaman ada dua kategori yakni, belum menghasilkan dan sudah menghasilkan. Kata Muhtar, tanaman belum menghasilkan dihitung berdasarkan harga bibit dan biaya tanam serta pemupukan awal.