Stabilkan Harga LPG 3Kg, Wabup Lutim Instruksikan Sanksi Berat bagi Pangkalan Nakal
Fitra Budin
Jum'at, 30 Januari 2026 - 13:55 WIB
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, bergerak cepat menyikapi fluktuasi harga LPG 3kg yang dikeluhkan masyarakat efek dari aksi demo pemekaran Luwu Raya beberapa waktu lalu.
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, bergerak cepat menyikapi fluktuasi harga LPG 3kg yang dikeluhkan masyarakat efek dari aksi demo pemekaran Luwu Raya beberapa waktu lalu.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Koperindag dan enam agen resmi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Pasar Murah serentak di enam titik strategis.
Dalam peninjauan langsung di Kantor Camat, Wakil Bupati (Wabup), Puspawati Husler terlibat dialog intensif dengan warga yang mengeluhkan harga gas yang bervariasi di tingkat pengecer.
Menanggapi hal itu, Puspawati menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang mempermainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Saya sudah instruksikan Koperindag dan pihak Kecamatan untuk monitor ketat. Jika ditemukan ada pangkalan yang menumpuk stok atau menjual di atas HET, berikan teguran keras. Jika masih bandel, kami akan mengurangi alokasinya, dan kalau tetap melanggar, sanksi terberat adalah dikeluarkan (cabut izin)," tegas Wabup di sela peninjauan, Jumat (30/01/26).
Guna memastikan distribusi tepat sasaran, Pemkab Luwu Timur menerapkan sistem pengawasan berlapis.
Dijelaskan Kadis Koperindag Luwu Timur, Senfry, personil Satpol PP yang melekat di tiap kecamatan difungsikan sebagai garda depan pengawasan di lapangan.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Koperindag dan enam agen resmi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Pasar Murah serentak di enam titik strategis.
Dalam peninjauan langsung di Kantor Camat, Wakil Bupati (Wabup), Puspawati Husler terlibat dialog intensif dengan warga yang mengeluhkan harga gas yang bervariasi di tingkat pengecer.
Menanggapi hal itu, Puspawati menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang mempermainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Saya sudah instruksikan Koperindag dan pihak Kecamatan untuk monitor ketat. Jika ditemukan ada pangkalan yang menumpuk stok atau menjual di atas HET, berikan teguran keras. Jika masih bandel, kami akan mengurangi alokasinya, dan kalau tetap melanggar, sanksi terberat adalah dikeluarkan (cabut izin)," tegas Wabup di sela peninjauan, Jumat (30/01/26).
Guna memastikan distribusi tepat sasaran, Pemkab Luwu Timur menerapkan sistem pengawasan berlapis.
Dijelaskan Kadis Koperindag Luwu Timur, Senfry, personil Satpol PP yang melekat di tiap kecamatan difungsikan sebagai garda depan pengawasan di lapangan.