Stabilkan Harga LPG 3Kg, Wabup Lutim Instruksikan Sanksi Berat bagi Pangkalan Nakal

LUWU TIMUR - Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, bergerak cepat menyikapi fluktuasi harga LPG 3kg yang dikeluhkan masyarakat efek dari aksi demo pemekaran Luwu Raya beberapa waktu lalu.

Melalui kolaborasi dengan Dinas Koperindag dan enam agen resmi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Pasar Murah serentak di enam titik strategis.

Dalam peninjauan langsung di Kantor Camat, Wakil Bupati (Wabup), Puspawati Husler terlibat dialog intensif dengan warga yang mengeluhkan harga gas yang bervariasi di tingkat pengecer.

Menanggapi hal itu, Puspawati menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang mempermainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya sudah instruksikan Koperindag dan pihak Kecamatan untuk monitor ketat. Jika ditemukan ada pangkalan yang menumpuk stok atau menjual di atas HET, berikan teguran keras. Jika masih bandel, kami akan mengurangi alokasinya, dan kalau tetap melanggar, sanksi terberat adalah dikeluarkan (cabut izin)," tegas Wabup di sela peninjauan, Jumat (30/01/26).

Guna memastikan distribusi tepat sasaran, Pemkab Luwu Timur menerapkan sistem pengawasan berlapis.

Dijelaskan Kadis Koperindag Luwu Timur, Senfry, personil Satpol PP yang melekat di tiap kecamatan difungsikan sebagai garda depan pengawasan di lapangan.

"Kami ingin memastikan tabung ini sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan justru 'dijerat' oleh spekulan untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Satpol PP dan pihak kecamatan wajib melaporkan setiap aktivitas distribusi yang mencurigakan," ungkap Senfry.

Dalam pasar murah ini, disiapkan total 3.360 tabung yang tersebar di enam lokasi (Burau, Wotu, Mangkutana, Malili, Wasuponda, dan Towuti). Setiap titik mendapatkan alokasi 560 tabung.

Ditambahkan Puspawati, batasan pembelian ditetapkan secara ketat untuk menjamin pemerataan.

"Masyarakat wajib membawa KK dan KTP. Ketentuannya satu KK satu tabung. Ini penting agar tidak ada warga yang borong sehingga warga lainnya tidak kebagian," kata dia.

Selain pengawasan pangkalan, Puspawati juga memberikan imbauan moral kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Luwu Timur. Beliau meminta ASN untuk memiliki kesadaran tinggi dengan tidak menggunakan LPG bersubsidi 3kg.

"Harapan kami jelas, teman-teman PNS harus jadi contoh. Gunakanlah gas non subsidi 5kg atau 12kg. Berikan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati subsidi ini agar tidak terjadi kelangkaan di masa mendatang," pungkasnya.