Wabup Gowa Tegaskan RKPD 2027 Harus Berbasis Data di Tengah Tekanan Anggaran
Herni Amir
Selasa, 10 Februari 2026 - 15:06 WIB
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin membuka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar secara virtual. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Perencanaan pembangunan Gowa 2027 diarahkan lebih adaptif melalui sinergi lintas sektor dan analisis data yang kuat. Upaya ini dilakukan agar keterbatasan anggaran tetap menghasilkan program yang berdampak nyata.
Hal ini ditekankan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Selasa (10/2/2026).
Forum ini melibatkan unsur eksekutif, legislatif, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif.
"Kehadiran seluruh stakeholders hari ini menunjukkan komitmen dan kepedulian kita bersama dalam membuka ruang partisipasi yang luas pada setiap tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa," ujarnya.
Darmawangsyah menilai perencanaan pembangunan ke depan semakin menantang. Dinamika ekonomi, tuntutan efisiensi anggaran, serta kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, sinergi, integrasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci.
Ia juga menyoroti banyaknya usulan masyarakat yang mencapai ribuan, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas program. Menurutnya, analisis komprehensif diperlukan agar program tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal.
"Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus semakin cermat dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional," tegasnya.
Hal ini ditekankan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Selasa (10/2/2026).
Forum ini melibatkan unsur eksekutif, legislatif, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif.
"Kehadiran seluruh stakeholders hari ini menunjukkan komitmen dan kepedulian kita bersama dalam membuka ruang partisipasi yang luas pada setiap tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa," ujarnya.
Darmawangsyah menilai perencanaan pembangunan ke depan semakin menantang. Dinamika ekonomi, tuntutan efisiensi anggaran, serta kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, sinergi, integrasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci.
Ia juga menyoroti banyaknya usulan masyarakat yang mencapai ribuan, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas program. Menurutnya, analisis komprehensif diperlukan agar program tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal.
"Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus semakin cermat dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional," tegasnya.