Wabup Gowa Tegaskan RKPD 2027 Harus Berbasis Data di Tengah Tekanan Anggaran

GOWA - Perencanaan pembangunan Gowa 2027 diarahkan lebih adaptif melalui sinergi lintas sektor dan analisis data yang kuat. Upaya ini dilakukan agar keterbatasan anggaran tetap menghasilkan program yang berdampak nyata.

Hal ini ditekankan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Selasa (10/2/2026).

Forum ini melibatkan unsur eksekutif, legislatif, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif.

"Kehadiran seluruh stakeholders hari ini menunjukkan komitmen dan kepedulian kita bersama dalam membuka ruang partisipasi yang luas pada setiap tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa," ujarnya.

Darmawangsyah menilai perencanaan pembangunan ke depan semakin menantang. Dinamika ekonomi, tuntutan efisiensi anggaran, serta kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, sinergi, integrasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci.

Ia juga menyoroti banyaknya usulan masyarakat yang mencapai ribuan, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas program. Menurutnya, analisis komprehensif diperlukan agar program tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal.

"Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus semakin cermat dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional," tegasnya.

Selain tekanan anggaran, jumlah penduduk Gowa yang hingga akhir Desember 2025 tercatat 825.369 jiwa juga menjadi tantangan pembangunan. Pertumbuhan penduduk dinilai berpengaruh terhadap pendapatan per kapita dan menuntut strategi pembangunan yang adaptif serta berkelanjutan.

Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pengembangan sektor pariwisata dan penguatan pendapatan asli daerah.

Darmawangsyah berharap penyusunan RKPD 2027 mampu menjawab persoalan strategis daerah secara tepat melalui pendekatan adaptif, integratif, dan kolaboratif lintas sektor. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran pemerintah daerah, kelompok masyarakat, serta narasumber yang telah memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujaddan, menyampaikan forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD sekaligus amanat regulasi yang harus dijalankan secara partisipatif.

"Kami bahas bersama para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik guna menghimpun masukan dari berbagai lapisan masyarakat agar rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah," jelas Sujaddan.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang komunikasi interaktif lintas sektor untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

"Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan gagasan dan memastikan prioritas pembangunan daerah selaras dengan kebijakan provinsi dan pusat, sekaligus tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa," tambahnya.

Ia menegaskan tujuan utama forum adalah menghimpun masukan serta membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

"Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dengan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa," tutup Sujjadan.