Pemkab Maros Lakukan Penyesuaian TPP ASN, Alami Penurunan 5 Persen
Najmi S Limonu
Jum'at, 20 Februari 2026 - 15:19 WIB
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin. Foto: Najmi S Limonu
Pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan alokasi anggaran pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp60 miliar.
Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, penyesuaian anggaran TPP dilakukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah.
"Tahun ini total anggaran TPP ASN sekitar Rp60 miliar. Memang ada penyesuaian kurang lebih 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.
Menurutnya, pembayaran TPP tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, serta kondisi kerja masing-masing ASN.
Dia menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan fiskal serta tingginya beban belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah agar struktur belanja tetap sehat. Selain itu, beban belanja pegawai juga menjadi pertimbangan utama," jelasnya saat dihubungi, Jumat siang (20/2/2026).
Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, penyesuaian anggaran TPP dilakukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah.
"Tahun ini total anggaran TPP ASN sekitar Rp60 miliar. Memang ada penyesuaian kurang lebih 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.
Menurutnya, pembayaran TPP tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, serta kondisi kerja masing-masing ASN.
Dia menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan fiskal serta tingginya beban belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah agar struktur belanja tetap sehat. Selain itu, beban belanja pegawai juga menjadi pertimbangan utama," jelasnya saat dihubungi, Jumat siang (20/2/2026).