Imigrasi Parepare Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman
Tim SINDOmakassar
Kamis, 12 Maret 2026 - 20:31 WIB
Jajaran Imigrasi Parepare seusai penyerahan hasil penilaian oleh Ombudsman. Foto: Istimewa
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (12/3/2026).
Dalam penilaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare meraih penghargaan dengan hasil penilaian sangat baik.
Penilaian maladministrasi merupakan instrumen pengawasan Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Selain sebagai bentuk pengawasan, penilaian ini juga menjadi upaya pencegahan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Hasil penilaian tersebut menghasilkan Opini Ombudsman RI yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik pada berbagai instansi, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian resor, kantor pertanahan, kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, serta rumah tahanan negara di wilayah Sulawesi Selatan. Turut hadir pula perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Selatan.
Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan, laporan panitia, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, serta sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan rapor hasil penilaian maladministrasi kepada instansi yang menjadi objek penilaian, serta ditutup dengan sesi foto bersama.
Dalam penilaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare meraih penghargaan dengan hasil penilaian sangat baik.
Penilaian maladministrasi merupakan instrumen pengawasan Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Selain sebagai bentuk pengawasan, penilaian ini juga menjadi upaya pencegahan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Hasil penilaian tersebut menghasilkan Opini Ombudsman RI yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik pada berbagai instansi, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian resor, kantor pertanahan, kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, serta rumah tahanan negara di wilayah Sulawesi Selatan. Turut hadir pula perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Selatan.
Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan, laporan panitia, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, serta sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan rapor hasil penilaian maladministrasi kepada instansi yang menjadi objek penilaian, serta ditutup dengan sesi foto bersama.