Imigrasi Parepare Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman
Kamis, 12 Mar 2026 20:31
Jajaran Imigrasi Parepare seusai penyerahan hasil penilaian oleh Ombudsman. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (12/3/2026).
Dalam penilaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare meraih penghargaan dengan hasil penilaian sangat baik.
Penilaian maladministrasi merupakan instrumen pengawasan Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Selain sebagai bentuk pengawasan, penilaian ini juga menjadi upaya pencegahan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Hasil penilaian tersebut menghasilkan Opini Ombudsman RI yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik pada berbagai instansi, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian resor, kantor pertanahan, kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, serta rumah tahanan negara di wilayah Sulawesi Selatan. Turut hadir pula perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Selatan.
Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan, laporan panitia, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, serta sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan rapor hasil penilaian maladministrasi kepada instansi yang menjadi objek penilaian, serta ditutup dengan sesi foto bersama.
Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik di Sulawesi Selatan terus meningkatkan komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik dan bebas dari maladministrasi.
Dalam penilaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare meraih penghargaan dengan hasil penilaian sangat baik.
Penilaian maladministrasi merupakan instrumen pengawasan Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Selain sebagai bentuk pengawasan, penilaian ini juga menjadi upaya pencegahan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Hasil penilaian tersebut menghasilkan Opini Ombudsman RI yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik pada berbagai instansi, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian resor, kantor pertanahan, kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan, serta rumah tahanan negara di wilayah Sulawesi Selatan. Turut hadir pula perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Selatan.
Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan, laporan panitia, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, serta sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan rapor hasil penilaian maladministrasi kepada instansi yang menjadi objek penilaian, serta ditutup dengan sesi foto bersama.
Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik di Sulawesi Selatan terus meningkatkan komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik dan bebas dari maladministrasi.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Imigrasi Parepare Edukasi Travel Haji dan Umrah soal M-Paspor dan Dokumen Perjalanan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menggandeng Kementerian Haji dan Umrah Kota Parepare untuk memberikan edukasi mengenai layanan keimigrasian digital dan persiapan dokumen perjalanan bagi jemaah haji dan umrah.
Senin, 16 Nov 2026 07:51
Sulsel
Tak Perlu ke Parepare, Warga Barru Bisa Urus Paspor di Beranda Imigrasi
Masyarakat Kabupaten Barru kini dapat mengurus paspor melalui program Beranda Imigrasi yang dihadirkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.
Kamis, 12 Nov 2026 11:16
News
Imigrasi Parepare Libatkan Lintas Instansi Awasi Keberadaan WNA
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Kota Parepare.
Kamis, 05 Nov 2026 23:43
News
Imigrasi Awasi WNA di Kawasan Wisata Toraja Utara
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan menggelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing (WNA) di sejumlah penginapan kawasan wisata Toraja Utara, 29–31 Oktober 2026.
Selasa, 03 Nov 2026 09:33
Sulsel
Beranda Imigrasi Hadir di Barru, Urus Paspor Lebih Mudah
Masyarakat Kabupaten Barru kini dapat mengakses layanan keimigrasian melalui Beranda Imigrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru.
Kamis, 29 Okt 2026 10:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
4
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
5
Sambut AHDC 2026 di Palopo, Asmo Sulsel Ajak 70 Siswa Kenal Dunia Balap
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
4
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
5
Sambut AHDC 2026 di Palopo, Asmo Sulsel Ajak 70 Siswa Kenal Dunia Balap