Peternak Sulsel Protes Harga Pakan Tinggi dan Harga Telur Anjlok

MAKASSAR - Ratusan peternak rakyat yang tergabung dalam Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Senin (10/8/2026).

Para peternak memprotes tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Kondisi tersebut disebut membuat peternak mengalami kerugian selama empat bulan terakhir.

Penanggung Jawab Aksi Damai sekaligus peternak asal Kabupaten Maros, Basuki Suyuti, mengatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi peternak dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

"Hari ini saya membawa dan mewakili teman-teman yang ingin berunjuk rasa di masing-masing kabupaten untuk menyampaikan aspirasi serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, kami mengumpulkan mereka untuk menyuarakan aksi damai yang tergabung dalam Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, para peternak menyampaikan tujuh poin tuntutan. Beberapa di antaranya menurunkan harga pakan, menjaga stabilitas harga telur, mencegah masuknya integrator, menerapkan kembali aturan yang membatasi integrator, serta menyediakan jagung sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Menurunkan harga pakan, di mana saat ini peternak sudah cukup mencekik dengan kondisi harga pakan yang tinggi. Menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Mencegah masuknya integrator dan kembali menerapkan permentan yang berlaku bahwa integrator hanya boleh 2%, sementara peternak rakyat sendiri harus memegang sekitar 98%. Menyediakan harga jagung sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP)," sebutnya kepada awak media.

Basuki mengatakan peternak tidak menolak kebijakan impor selama kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas harga bahan baku pakan.

"Sebentar lagi kita akan memasuki masa el nino, harapannya harga jagung tidak melambung seperti kejadian pada tahun 2023 yang mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Strateginya mungkin sudah kita paparkan bahwa kita jangan alergi terhadap impor, tetapi bagaimana menstabilkan harga, serta buka-tutup keran impor di minggu-minggu kondusif untuk hal tersebut," jelasnya.

Menurut Basuki, persoalan yang dihadapi peternak saat ini sudah kompleks dan membutuhkan perhatian pemerintah.

"Saat ini kita merasa bahwa permasalahan di dunia peternakan sangat kompleks, sangat krusial, dan butuh fokus serta peran pemerintah. Kami berharap agar dibentuk Kementerian Peternakan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha peternakan ke depan. Jumlah peternak di Sulawesi Selatan, saya tidak punya datanya secara konkrit, tapi mungkin sudah ada ribuan, bahkan ratusan ribu peternak yang ada di Sulawesi Selatan," ungkapnya saat memberikan tanggapannya.

Basuki juga menyoroti penurunan harga ayam di tingkat peternak. Ia menyebut harga ayam hidup saat ini berada di kisaran Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.

"Terkait harga, HAP sudah diatur oleh pemerintah berkisar Rp26.500 per kilogram. Namun, kondisi di lapangan hari ini harga ayam hidup hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, masih jauh dari target awal yang sebesar Rp24.000 atau target HAP Rp26.500 per kilogram. Jika kita bicara harga Rp20.000 hingga Rp21.000, di tingkat peternak itu sebenarnya setara dengan biaya pokok produksi yang tinggi, sementara harga telur anjlok sehingga setiap hari kita harus menanggung kerugian Rp3.000 hingga Rp4.000 per rak telur," bebernya.

Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung selama empat bulan. Kerugian yang terus dialami membuat peternak membagikan ayam dan telur kepada masyarakat.

"Ini sudah masuk bulan keempat peternak merugi. Hal ini terbukti dari aksi hari ini di mana kami membagikan ayam kepada masyarakat sebagai arti bahwa kami sudah tidak mampu lagi mengeset makan ayam. Kalau hari ini kami serahkan telur ke masyarakat, itu artinya percuma kita jual telurnya, lebih baik kita sedekahkan supaya pahalanya dapat," tambah Basuki.

Basuki mengatakan tuntutan para peternak telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen tersebut diterima oleh perwakilan Asisten I bersama kepala dinas terkait.

"Karena kebetulan hari ini ada kegiatan lain yang mungkin jauh lebih penting dibanding nasib peternak saat ini, jadi kami hanya diterima oleh perwakilan asisten 1 bersama kepala dinas yang mewakili. Kami berharap surat yang disampaikan segera diteruskan ke pusat, karena ada beberapa kebijakan yang sangat merugikan peternak," kata Basuki.

Ia juga meminta pemerintah tidak memberikan kuota impor secara eksklusif kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Salah satu poin yang saya garis bawahi adalah jangan berikan kuota impor untuk BUMN, kembalikan ke pangsa pasar sesuai dengan market yang berlaku saat ini. Sehingga, kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal perolehan bungkil kedelai yang merupakan komponen mutlak (20% hingga 25% ada di pakan ternak). Jika itu tidak ada, kita tidak akan bisa bersaing di lokal maupun secara persaingan antar-negara," pungkasnya.

Usai menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulsel, massa kemudian bergerak menuju kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar.