WFA Perlu Dikaji, Legislator Makassar Ingatkan Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Selasa, 31 Maret 2026 - 15:23 WIB
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar (Eks Kantor Perumnas Regional VII), Jalan Hertasning, Selasa (31/3/2026). Foto: Istimewa
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti rencana penerapan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) yang tengah menjadi perbincangan publik. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan secara luas.
Menurut Andi Hadi, penerapan WFA sejauh ini terlihat cukup proporsional. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai, terutama dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
"Karena saya lihat juga banyak pegawai di lapangan pusing apa yang mau dikerjakan ya. Mungkin saking banyaknya ini pegawai-pegawai, ditambah juga dengan mungkin yang membantu mereka anak-anak PKL. Terkadang anak-anak PKL yang banyak bekerja dibandingkan pegawai-pegawai tetap," katanya kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa WFA pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, termasuk menekan konsumsi bahan bakar melalui pengurangan mobilitas.
"Ya saya sih melihat secara proporsional saja. Kalau misalnya itu diambil, langkah itu diambil yang terbaik, ya maka mungkin itu bisa diterapkan. Tapi kalau misalnya WFA itu merugikan daripada pelayanan masyarakat, ngapain kita mau mengambil," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
"Jangan sampai mereka ke kantor jawabannya ini hari WFA tidak ada pegawainya, itu kan mencederai ya mencederai pelayanan pelayanan publik," katanya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar (Eks Kantor Perumnas Regional VII), Jalan Hertasning.
Menurut Andi Hadi, penerapan WFA sejauh ini terlihat cukup proporsional. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai, terutama dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
"Karena saya lihat juga banyak pegawai di lapangan pusing apa yang mau dikerjakan ya. Mungkin saking banyaknya ini pegawai-pegawai, ditambah juga dengan mungkin yang membantu mereka anak-anak PKL. Terkadang anak-anak PKL yang banyak bekerja dibandingkan pegawai-pegawai tetap," katanya kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa WFA pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, termasuk menekan konsumsi bahan bakar melalui pengurangan mobilitas.
"Ya saya sih melihat secara proporsional saja. Kalau misalnya itu diambil, langkah itu diambil yang terbaik, ya maka mungkin itu bisa diterapkan. Tapi kalau misalnya WFA itu merugikan daripada pelayanan masyarakat, ngapain kita mau mengambil," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
"Jangan sampai mereka ke kantor jawabannya ini hari WFA tidak ada pegawainya, itu kan mencederai ya mencederai pelayanan pelayanan publik," katanya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar (Eks Kantor Perumnas Regional VII), Jalan Hertasning.