Pemkab Gowa Perkuat Penurunan Zero Dose dengan Pendekatan Data dan Kolaborasi
Herni Amir
Kamis, 02 April 2026 - 11:18 WIB
Penandatanganan komitmen penguatan program imunisasi dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Nasional, kemarin. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memperkuat intervensi penurunan anak zero dose melalui pendekatan berbasis data, integrasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditegaskan dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Nasional tingkat Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Rabu (1/4).
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya pemutakhiran data sasaran, perluasan jangkauan layanan imunisasi, serta optimalisasi peran puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan. Ia menyebut, pendekatan jemput bola menjadi prioritas untuk menjangkau kelompok rentan, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
“Intervensi penurunan zero dose harus dimulai dari validitas data. Tanpa basis data yang presisi, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Talenrang.
Ia juga mendorong penguatan peran kecamatan, desa, dan kelurahan dalam fungsi pemantauan wilayah. Menurutnya, kader posyandu dan PKK memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan.
“Layanan tidak boleh bersifat pasif. Puskesmas dan tenaga kesehatan perlu mengubah pola kerja menjadi proaktif dengan menjangkau langsung sasaran di lapangan,” lanjutnya.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, penanganan zero dose dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko penyakit menular dan gangguan tumbuh kembang anak. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diperkuat untuk memastikan informasi terkait imunisasi tersampaikan secara akurat.
“Penurunan zero dose adalah kerja sistemik. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten agar capaian kesehatan anak dapat meningkat secara terukur,” pungkas Talenrang.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya pemutakhiran data sasaran, perluasan jangkauan layanan imunisasi, serta optimalisasi peran puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan. Ia menyebut, pendekatan jemput bola menjadi prioritas untuk menjangkau kelompok rentan, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
“Intervensi penurunan zero dose harus dimulai dari validitas data. Tanpa basis data yang presisi, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Talenrang.
Ia juga mendorong penguatan peran kecamatan, desa, dan kelurahan dalam fungsi pemantauan wilayah. Menurutnya, kader posyandu dan PKK memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan.
“Layanan tidak boleh bersifat pasif. Puskesmas dan tenaga kesehatan perlu mengubah pola kerja menjadi proaktif dengan menjangkau langsung sasaran di lapangan,” lanjutnya.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, penanganan zero dose dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko penyakit menular dan gangguan tumbuh kembang anak. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diperkuat untuk memastikan informasi terkait imunisasi tersampaikan secara akurat.
“Penurunan zero dose adalah kerja sistemik. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten agar capaian kesehatan anak dapat meningkat secara terukur,” pungkas Talenrang.