Ranperda Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Luwu Timur Diharmonisasi
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 04 April 2026 - 22:23 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda Pemkab Lutim.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Timur, dengan fokus pada Ranperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, Kamis (2/4/2026).
Dalam pembahasan harmonisasi, Ranperda ini diketahui telah memasuki tahap kedua, di mana sebagian besar masukan pada rapat sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh tim penyusun. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan substansi regulasi.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) yang memuat kata “wajib”. Atas hal tersebut, disarankan agar norma tersebut dilengkapi dengan ketentuan sanksi sebagai konsekuensi hukum. Selain itu, pengaturan terkait tahapan atau tata cara pemberian sanksi administratif direkomendasikan untuk didelegasikan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
Pembahasan juga menyoroti aspek kewenangan, di mana ketentuan mengenai pemorsian tenaga kerja, termasuk rencana pengaturan komposisi tertentu seperti 70 persen tenaga kerja lokal, dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan tidak sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, isu persyaratan administratif seperti ketentuan kepemilikan KTP dalam jangka waktu tertentu turut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi, meskipun dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam perumusan norma agar tetap selaras dengan prinsip non-diskriminasi.
Dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut, disepakati bahwa hasil harmonisasi ini akan menjadi bahan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum nantinya dibahas kembali pada tahap berikutnya. Beberapa ketentuan juga direkomendasikan untuk diperbaiki, termasuk penghapusan Pasal 9 ayat (3) guna menghindari konflik norma.
Berdasarkan hasil pembahasan dan masukan dari peserta rapat, disimpulkan bahwa Ranperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dalam pembahasan harmonisasi, Ranperda ini diketahui telah memasuki tahap kedua, di mana sebagian besar masukan pada rapat sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh tim penyusun. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan substansi regulasi.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) yang memuat kata “wajib”. Atas hal tersebut, disarankan agar norma tersebut dilengkapi dengan ketentuan sanksi sebagai konsekuensi hukum. Selain itu, pengaturan terkait tahapan atau tata cara pemberian sanksi administratif direkomendasikan untuk didelegasikan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
Pembahasan juga menyoroti aspek kewenangan, di mana ketentuan mengenai pemorsian tenaga kerja, termasuk rencana pengaturan komposisi tertentu seperti 70 persen tenaga kerja lokal, dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan tidak sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, isu persyaratan administratif seperti ketentuan kepemilikan KTP dalam jangka waktu tertentu turut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi, meskipun dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam perumusan norma agar tetap selaras dengan prinsip non-diskriminasi.
Dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut, disepakati bahwa hasil harmonisasi ini akan menjadi bahan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum nantinya dibahas kembali pada tahap berikutnya. Beberapa ketentuan juga direkomendasikan untuk diperbaiki, termasuk penghapusan Pasal 9 ayat (3) guna menghindari konflik norma.
Berdasarkan hasil pembahasan dan masukan dari peserta rapat, disimpulkan bahwa Ranperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan daerah.