1.838 ASN Pemkab Maros Terapkan WFH Setiap Jumat Mulai Pekan Depan
Najmi S Limonu
Jum'at, 10 April 2026 - 21:33 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Sebanyak 1.838 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maros akan menjalankan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, mulai pekan depan.
Kebijakan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, saat ditemui di ruangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, total ASN di perangkat daerah mencapai 2.254 orang, di luar tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendidik.
"Dari data itu, 1.838 yang WFH dan 416 lainnya tetap bekerja dari kantor (WFO)," jelasnya.
Menurutnya, pengaturan teknis terkait kinerja ASN masih dalam proses penyusunan. Namun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diidentifikasi dalam skema penerapan WFH dan WFO.
"Tercatat sekitar 42 organisasi perangkat daerah (OPD) masuk dalam skema pengaturan WFH dan WFO. Seluruh perangkat daerah sudah kita identifikasi. Namun untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan normal," jelasnya.
Ia menegaskan, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tidak termasuk dalam kebijakan WFH karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Kebijakan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, saat ditemui di ruangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, total ASN di perangkat daerah mencapai 2.254 orang, di luar tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendidik.
"Dari data itu, 1.838 yang WFH dan 416 lainnya tetap bekerja dari kantor (WFO)," jelasnya.
Menurutnya, pengaturan teknis terkait kinerja ASN masih dalam proses penyusunan. Namun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diidentifikasi dalam skema penerapan WFH dan WFO.
"Tercatat sekitar 42 organisasi perangkat daerah (OPD) masuk dalam skema pengaturan WFH dan WFO. Seluruh perangkat daerah sudah kita identifikasi. Namun untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan normal," jelasnya.
Ia menegaskan, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tidak termasuk dalam kebijakan WFH karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.