Gowa Percepat Transformasi Digital Lewat Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Herni Amir
Selasa, 21 April 2026 - 14:29 WIB
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin dalam sosialisasi dan penyerahan Dokumen Reviu Arsitektur serta Peta Rencana SPBE menuju PEMDI. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui sosialisasi dan penyerahan Dokumen Reviu Arsitektur serta Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital serta Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pemkab Gowa menilai SPBE sebagai fondasi penting dalam membangun layanan publik berbasis teknologi yang modern dan responsif.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar menghadirkan teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih efisien dan akuntabel.
"Transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas," tegas Darmawangsyah.
Ia menjelaskan, dokumen reviu arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi dasar utama dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Melalui arsitektur yang kuat, aliran data antarperangkat daerah diharapkan berjalan aman, saling terhubung, serta memudahkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja.
Dalam implementasinya, Pemkab Gowa memfokuskan pada tiga pilar utama, yakni tata kelola terstruktur, interoperabilitas sistem, serta keamanan data dan informasi. Ketiganya diharapkan mampu mengakhiri silo data antarperangkat daerah sekaligus menghadirkan transformasi digital yang terukur.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital serta Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pemkab Gowa menilai SPBE sebagai fondasi penting dalam membangun layanan publik berbasis teknologi yang modern dan responsif.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar menghadirkan teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih efisien dan akuntabel.
"Transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas," tegas Darmawangsyah.
Ia menjelaskan, dokumen reviu arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi dasar utama dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Melalui arsitektur yang kuat, aliran data antarperangkat daerah diharapkan berjalan aman, saling terhubung, serta memudahkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja.
Dalam implementasinya, Pemkab Gowa memfokuskan pada tiga pilar utama, yakni tata kelola terstruktur, interoperabilitas sistem, serta keamanan data dan informasi. Ketiganya diharapkan mampu mengakhiri silo data antarperangkat daerah sekaligus menghadirkan transformasi digital yang terukur.