LSM Pakar Desak Penindakan, Dapur SPPG Tak Berizin di Parepare Harus Disuspend
Wahyu Ady
Selasa, 28 April 2026 - 13:49 WIB
Ketua LSM Pakar, Tenry Wara saat melakukan orasi pada salah satu aksi. Foto: Istimewa
Banyaknya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkena pemberhentian sementara dikarenakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), LSM Pakar mulai menyoroti sejumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Kota Parepare.
Dengan banyaknya dapur SPPG yang telah beroperasi di Kota Parepare, masih ada beberapa dapur yang telah beroperasi namun tidak mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
"Kami melihat, sudah ada puluhan dapur yang telah jalan di Kota Parepare,namun masih ada beberapa yang belum mengantongi SLHS. Ditambah lagi, sudah banyaknya dapur yang dilakukan suspend oleh BGN karena maslah SLHS maupun IPAL. Sehingga, kami mulai menyoroti kinerja korwil Parepare dan KPPG Makassar," Kata Ketua LSM Pakar, Tenry Wara, Selasa (28/04/2026).
Lebih lanjut, Tenry mengatakan bahwa dengan maaih banyaknya dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS, menjadi potensi yang sangat rawan bagi keamanan pangan yang dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
"Jika dapur belum mengantongi SLHS, itu sangat rawan bagi masyarakat dapat keracunan. Dapat kita mengambil contoh kasus keracunan yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sulawesi Selatan yang beberapa penerima manfaat harus dilakukan perawatan dikarenakan mengonsumsi MBG," Jelasnya.
Tenry menuntut agar Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Parepare dan juga Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar untuk dapat mengambil langkah tegas untuk tidak membiarkan dapur SPPG tidak melengkapi administrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan.
"Di juknis itu sudah sangat jelas, setiap dapur yang beroperasi harus mengantongi SLHS yang menjadi syarat wajib. Itupun, mereka sudah diberikan kelonggaran untuk melakukan pengurusan satu bulan kepada dapur yang sudah berjalan per bulan Maret 2026," terangnya.
Dengan banyaknya dapur SPPG yang telah beroperasi di Kota Parepare, masih ada beberapa dapur yang telah beroperasi namun tidak mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
"Kami melihat, sudah ada puluhan dapur yang telah jalan di Kota Parepare,namun masih ada beberapa yang belum mengantongi SLHS. Ditambah lagi, sudah banyaknya dapur yang dilakukan suspend oleh BGN karena maslah SLHS maupun IPAL. Sehingga, kami mulai menyoroti kinerja korwil Parepare dan KPPG Makassar," Kata Ketua LSM Pakar, Tenry Wara, Selasa (28/04/2026).
Lebih lanjut, Tenry mengatakan bahwa dengan maaih banyaknya dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS, menjadi potensi yang sangat rawan bagi keamanan pangan yang dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
"Jika dapur belum mengantongi SLHS, itu sangat rawan bagi masyarakat dapat keracunan. Dapat kita mengambil contoh kasus keracunan yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sulawesi Selatan yang beberapa penerima manfaat harus dilakukan perawatan dikarenakan mengonsumsi MBG," Jelasnya.
Tenry menuntut agar Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Parepare dan juga Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar untuk dapat mengambil langkah tegas untuk tidak membiarkan dapur SPPG tidak melengkapi administrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan.
"Di juknis itu sudah sangat jelas, setiap dapur yang beroperasi harus mengantongi SLHS yang menjadi syarat wajib. Itupun, mereka sudah diberikan kelonggaran untuk melakukan pengurusan satu bulan kepada dapur yang sudah berjalan per bulan Maret 2026," terangnya.